KabarDermayu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan melangsungkan Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada hari ini, Kamis (19/11/2026). Agenda utama dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta tersebut adalah pengambilan keputusan tingkat II atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Rapat yang rencananya dimulai pukul 09.30 WIB ini menjadi tahapan krusial setelah sebelumnya Komisi III DPR RI dan pemerintah mencapai kesepakatan dalam pembicaraan tingkat I. Kesepakatan tersebut difinalisasi dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks parlemen pada Rabu (18/11/2026).
Dalam proses tersebut, seluruh fraksi dan perwakilan pemerintah telah menyatakan persetujuannya untuk membawa naskah RUU ini ke tahap paripurna. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat instrumen hukum dalam memulihkan kerugian negara serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi.
Cakupan dan Substansi RUU Perampasan Aset
Berdasarkan draf final yang dibahas pada 16 November 2026, RUU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Regulasi ini mencakup spektrum tindak pidana yang lebih luas, di antaranya:
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa terdapat 10 pokok pembahasan utama dalam penyusunan beleid ini. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah mengenai mekanisme pengelolaan aset hasil tindak pidana. RUU ini mengamanatkan pembentukan badan khusus yang berkompeten untuk mengelola aset tersebut secara profesional, mulai dari penyimpanan, pengamanan, hingga pemanfaatan aset agar nilainya tetap terjaga hingga proses hukum selesai.
Kepastian Hukum dan Sanksi
Selain fokus pada pemulihan aset, RUU ini juga memastikan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan tetap berlaku sebagaimana mestinya. Ketentuan pidana, termasuk ancaman hukuman mati bagi tindak pidana tertentu, akan tetap diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Pengesahan RUU ini diharapkan menjadi langkah maju dalam reformasi hukum di Indonesia. Dengan adanya payung hukum yang lebih tegas mengenai perampasan aset, negara diharapkan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengembalikan kekayaan negara yang diselewengkan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Seluruh masyarakat kini menanti hasil dari Rapat Paripurna hari ini, yang akan menentukan apakah RUU ini resmi disahkan menjadi undang-undang yang berlaku secara nasional.








