KabarDermayu.com – Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret manajemen Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) kini memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur secara resmi telah menetapkan empat orang tersangka atas dugaan penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Skandal yang terjadi pada periode tahun anggaran 2025-2026 ini mengungkap adanya modus operandi yang melibatkan seorang advokat. Para tersangka diduga menyalahgunakan dana perusahaan dengan dalih untuk menghentikan proses hukum yang tengah berjalan di kejaksaan.
Berdasarkan keterangan resmi dari Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, I Gede Punia Atmaja, pada Jumat (20/11/26), keempat tersangka tersebut saat ini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Mereka ditempatkan di Cabang Rumah Tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hingga 8 Desember 2026 untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut.
Adapun identitas keempat tersangka tersebut meliputi:
Kronologi dan Modus Operandi
Peristiwa ini bermula pada Februari 2025 saat Kejaksaan Negeri Tanjung Perak memanggil jajaran direksi PD Taman Satwa KBS terkait adanya pengaduan masyarakat mengenai dugaan korupsi dalam penyewaan tenant di area kebun binatang. Merespons panggilan tersebut, NW dan MN diduga berinisiatif mencari bantuan hukum dengan meminta EES untuk menghubungi seorang advokat, yakni MM.
Dalam skema yang disusun, MM diduga meminta sejumlah dana dengan janji dapat menghentikan perkara tersebut. Dana sebesar Rp100 juta diminta sebagai biaya jasa hukum, sementara Rp500 juta lainnya disebut-sebut sebagai biaya untuk memuluskan penutupan kasus. Uang tersebut kemudian dikeluarkan dari kas perusahaan atas persetujuan para direktur terkait.
Penyelidikan menunjukkan bahwa uang tersebut tidak pernah sampai kepada pihak penyidik. Praktik serupa diduga kembali berulang pada April 2025, saat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tengah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan KBS periode 2013-2024. Saat itu, MM diduga kembali meminta dana sebesar Rp100 juta dan Rp995 juta.
Audit Kerugian Negara
Total pengeluaran perusahaan yang diduga terkait dengan skema penutupan perkara ini mencapai Rp2,41 miliar. Untuk menutupi jejak transaksi ilegal tersebut, para tersangka diduga menggunakan dokumen kerja sama jasa hukum dan kuitansi fiktif agar pengeluaran tampak sah secara administratif.
Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur yang dirilis pada 11 November 2026, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp3,27 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi dari dana yang disalahgunakan serta berbagai pengeluaran operasional perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Saat ini, tim penyidik terus mendalami peran masing-masing pihak. Para tersangka dijerat dengan Pasal 603 Juncto Pasal 20 KUHP Juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan pasal subsider Pasal 604 sebagai dasar hukum atas perbuatan mereka.








