KabarDermayu.com – Upaya untuk menciptakan ekosistem hukum yang transparan dan aman terus ditingkatkan oleh pemerintah melalui penguatan verifikasi identitas. Dalam konteks transaksi hukum dan pembuatan akta autentik, penggunaan kini dipandang sebagai instrumen krusial untuk menjamin keabsahan pihak-pihak yang terlibat serta meminimalisir potensi penyalahgunaan identitas.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum () Kementerian Hukum, Widodo, menegaskan bahwa akurasi data biometrik bukan sekadar prosedur administratif semata. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan konkret bagi masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam setiap dokumen yang diterbitkan.

“Ketika seseorang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum, harus ada kepastian bahwa orang tersebut benar-benar pihak yang dimaksud. Sidik jari merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat verifikasi identitas. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum,” ujar Widodo dalam keterangan tertulis pada Kamis (19/11/2026).

Pentingnya verifikasi berbasis biometrik ini semakin relevan mengingat adanya tantangan dalam keamanan data di era digital. Sebagai pengingat, pada Juli 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital sempat menyoroti celah sistem verifikasi identitas melalui kasus aktivasi kartu SIM yang tidak menggunakan data biometrik pelanggan yang sebenarnya. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi berbagai sektor bahwa sistem identifikasi harus diterapkan secara presisi dan tidak boleh memiliki celah.

Ketidakakuratan identitas dalam dunia ekonomi dan hukum sering kali memicu sengketa yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penguatan mekanisme identifikasi melalui layanan daktiloskopi menjadi fokus Ditjen AHU. Layanan ini mencakup rangkaian proses mulai dari pengambilan, identifikasi, perumusan, hingga dokumentasi sidik jari. Saat ini, salah satu implementasi nyatanya adalah pencantuman sidik jari pada minuta akta notaris.

Lebih lanjut, Widodo menjelaskan bahwa pengembangan layanan daktiloskopi akan terus dioptimalkan melalui integrasi data antarlembaga dan dukungan sistem digital yang mumpuni. Tujuannya adalah agar proses verifikasi dapat berjalan lebih efisien tanpa membebani masyarakat dengan pengulangan pengumpulan data yang sebenarnya sudah tercatat dalam sistem pemerintah.

Transformasi digital ini juga menyasar arsip-arsip lama. Hingga tahun 2024, Ditjen AHU mencatat masih terdapat sekitar 20 juta arsip sidik jari yang tersimpan secara konvensional. Pemerintah kini tengah mengupayakan digitalisasi arsip tersebut melalui sistem Automatic Fingerprint Identification System (AFIS).

Meski digitalisasi membawa banyak kemudahan, aspek keamanan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam aturan tersebut, data biometrik dikategorikan sebagai data pribadi spesifik yang pengelolaannya wajib memperhatikan batasan akses, dasar pemrosesan yang sah, serta standar keamanan data yang ketat.

Bagi sektor bisnis dan masyarakat umum, kepastian identitas adalah fondasi dasar dalam membangun kepercayaan. Dengan diperkuatnya layanan daktiloskopi oleh Ditjen AHU, diharapkan iklim usaha di Indonesia dapat menjadi lebih sehat, transparan, dan terlindungi dari risiko hukum yang tidak diinginkan.