KabarDermayu.com – Pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengambil langkah tegas terhadap dua perusahaan yang dinilai melanggar aturan pemanfaatan lahan di Provinsi Riau. Tindakan ini mencakup penertiban operasional hingga pencabutan izin usaha sebagai upaya memulihkan tata kelola kawasan hutan sesuai peruntukannya.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat (20/11/26), Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi aset negara. Satgas PKH menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang merusak ekosistem hutan.
Penertiban PT Gemilang Sawit Lestari (GSL)
Tindakan pertama menyasar PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Satgas PKH menemukan indikasi bahwa perusahaan tersebut mengoperasikan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun sendiri. Pabrik ini diduga menampung dan mengolah hasil panen sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.
Keberadaan fasilitas tersebut dinilai menjadi pemicu masifnya perambahan hutan di wilayah sekitarnya untuk diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebagai respons, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status proses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare milik PT GSL, sekaligus menolak permohonan tersebut agar lahan dapat dikuasai kembali oleh negara.
Pencabutan Izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)
Di sisi lain, pemerintah juga menjatuhkan sanksi administratif berat kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut resmi dicabut untuk areal kerja seluas 338.536 hektare.
Keputusan ini diambil setelah ditemukan serangkaian pelanggaran serius di area konsesi perusahaan, di antaranya:
Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan
Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh aktivitas operasional di areal PT RAPP dihentikan dan kendali atas lahan dikembalikan kepada negara. Meskipun operasional telah dihentikan, Barita menegaskan bahwa perusahaan tidak lepas dari tanggung jawab hukum.
Langkah penertiban ini diharapkan menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Satgas PKH menyatakan akan terus melakukan pengawasan secara terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pemanfaatan hutan tetap berjalan sesuai koridor hukum demi kemakmuran rakyat.







