KabarDermayu.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan iklim usaha di wilayah tersebut.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, mengumumkan bahwa UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp181.029 dibandingkan dengan UMP pada tahun 2026 yang berada di angka Rp3.228.971.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bobby usai menerima kunjungan panitia kerja penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Minggu (22/11/2026).
Formula Perhitungan dan Landasan Hukum
Proses penetapan kenaikan upah ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui serangkaian kajian mendalam oleh Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam menentukan besaran kenaikan tersebut, pemerintah menggunakan formula yang menggabungkan beberapa variabel ekonomi makro, yakni:
Berdasarkan perhitungan formula tersebut, diperoleh persentase kenaikan UMP sebesar 5,61 persen. Gubernur menegaskan bahwa kebijakan ini telah mempertimbangkan berbagai aspirasi dari unsur pemerintah, perwakilan pengusaha, serta serikat pekerja atau buruh di Sumatera Utara.
Kebijakan pengupahan ini juga merujuk pada regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, penetapan ini juga selaras dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Instruksi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
Setelah penetapan UMP di tingkat provinsi, langkah selanjutnya adalah penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Bobby Nasution menginstruksikan seluruh Bupati dan Wali Kota di wilayah Sumatera Utara untuk segera menyusun rekomendasi UMK dan UMSK tahun 2027.
Penyusunan rekomendasi tersebut harus tetap mengacu pada UMP yang telah ditetapkan serta melalui kesepakatan Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi berharap kebijakan ini mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi daerah serta memberikan kepastian bagi para pelaku usaha maupun tenaga kerja di Sumatera Utara dalam menghadapi tahun 2027 mendatang.








