KabarDermayu.com – Pemerintah Provinsi Riau secara resmi telah mengumumkan besaran Provinsi (UMP) yang akan berlaku pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Riau yang menetapkan angka kenaikan sebesar 6,63 persen atau setara dengan penambahan nominal Rp250.646 dari tahun sebelumnya.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, besaran tahun 2027 kini ditetapkan menjadi Rp4.031.142. Keputusan ini menjadi acuan dasar bagi seluruh sektor industri di wilayah tersebut dalam menyusun struktur pengupahan bagi para pekerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Ronni Rakhmat, mengonfirmasi bahwa penetapan ini telah melalui tahapan formal dan ditandatangani langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Selain menetapkan UMP, pemerintah setempat juga telah mengesahkan Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS) untuk sektor-sektor tertentu.

Rincian Penyesuaian Upah Sektoral

Pemerintah Provinsi Riau juga memberikan perhatian khusus pada sektor industri yang menjadi penggerak ekonomi utama di wilayah tersebut. Berikut adalah detail penyesuaian untuk sektor terkait:

Ronni menjelaskan bahwa angka-angka tersebut merupakan hasil rekomendasi matang dari Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai parameter ekonomi yang berlaku agar tetap menjaga keseimbangan antara produktivitas pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Tahapan Selanjutnya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Setelah penetapan di tingkat provinsi, fokus kebijakan upah kini bergeser ke tingkat kabupaten dan kota. Ronni mengungkapkan bahwa dewan pengupahan di setiap daerah di Riau telah memulai pembahasan untuk merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Dalam aturan pengupahan, terdapat batasan krusial yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Besaran UMK dan UMSK yang ditetapkan nantinya tidak diperbolehkan berada di bawah nilai UMP maupun UMPS yang telah disahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Angka tersebut harus sama atau lebih tinggi dari ketetapan provinsi.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2026, variasi upah minimum di tingkat kabupaten/kota di Riau cukup beragam. Kota Dumai tercatat memiliki UMK tertinggi yakni sebesar Rp4.431.174,69. Sementara itu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti berada pada batas terendah, yakni setara dengan UMP Provinsi Riau tahun 2026 sebesar Rp3.780.495,85.

Pemerintah berharap proses penetapan UMK di tingkat kabupaten/kota dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga kepastian hukum terkait pengupahan bagi seluruh pekerja di Riau dapat segera terealisasi untuk tahun 2027.