KabarDermayu.com – Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan menuai reaksi keras dari elemen pekerja. Meskipun nominal tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 7,1 persen atau setara dengan penambahan Rp407.065 dari tahun sebelumnya, kalangan buruh menilai angka ini belum mencerminkan kebutuhan riil di Ibu Kota.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus pimpinan Partai Buruh, Said Iqbal, secara resmi menyatakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Jumat, 20 November 2026, ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya beli para pekerja di tengah dinamika biaya hidup yang terus merangkak naik.
Terdapat lima poin utama yang menjadi landasan penolakan dari pihak buruh. Selain masalah daya beli, mereka menyoroti kesenjangan upah dengan daerah penyangga, rendahnya nilai riil kenaikan harian, metode penetapan formula upah, hingga efektivitas aksesibilitas fasilitas penunjang yang disediakan pemerintah daerah.
Salah satu isu yang paling disoroti adalah perbandingan UMP Jakarta dengan wilayah di sekitarnya seperti Bekasi dan Karawang. Said Iqbal memproyeksikan bahwa dengan persentase kenaikan yang sama, upah di kawasan industri tersebut berpotensi melampaui nilai di Jakarta. Ia bahkan melontarkan kritik mengenai disparitas upah antara pekerja di sektor manufaktur di daerah penyangga dengan staf di sektor jasa atau perbankan di pusat bisnis Jakarta.
Menurut KSPI, kondisi ini seharusnya memicu evaluasi mendalam dari pihak pemerintah daerah. Mereka berargumen bahwa sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta seharusnya mampu menetapkan standar upah yang lebih kompetitif dan mencerminkan biaya hidup yang sebenarnya di wilayah metropolitan.
Dari sisi kalkulasi ekonomi, KSPI menyoroti bahwa tambahan sebesar Rp407.065 per bulan jika dibagi dalam 30 hari kerja hanya menghasilkan kenaikan sekitar Rp13.500 per hari. Dalam asumsi kurs dolar Amerika Serikat senilai Rp18.200, angka tersebut bahkan tidak mencapai nilai US$1 per hari.
Said Iqbal membandingkan angka tersebut dengan tingginya biaya konsumsi di Jakarta. Ia memberikan ilustrasi perbandingan harga makanan di hotel berbintang yang jauh melampaui nilai kenaikan upah harian tersebut. Hal ini menjadi argumen utama buruh bahwa penetapan upah saat ini belum mampu mengimbangi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di tengah inflasi yang terus berjalan.
Selain besaran nominal, metode “jalan tengah” yang digunakan pemerintah dalam menetapkan UMP 2027 juga dipersoalkan. KSPI berpendapat bahwa formula tersebut tidak cukup adil karena cenderung mengabaikan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan pekerja kelas menengah-bawah. Fokus penetapan upah dinilai masih perlu melibatkan variabel yang lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi pekerja secara riil.
Pihak buruh juga menyoroti berbagai program bantuan Pemprov DKI, seperti subsidi pangan, bantuan pendidikan, dan akses transportasi. Menurut Said Iqbal, keberadaan program-program tersebut tidak serta-merta menjamin kesejahteraan seluruh buruh karena adanya keterbatasan kuota dan persyaratan akses. Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa banyak pekerja yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitas ke pabrik, sehingga fasilitas transportasi umum seperti Transjakarta belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan spesifik mereka.
Penolakan ini menegaskan posisi KSPI dan Partai Buruh yang menuntut adanya kebijakan pengupahan yang lebih komprehensif. Bagi mereka, kenaikan 7,1 persen merupakan angka yang belum mampu merespons tantangan ekonomi yang dihadapi para pekerja di Jakarta pada tahun 2027 mendatang.







