KabarDermayu.com – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meluncurkan program unggulan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) di Sidoarjo, Jawa Timur. Program ini merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sebelumnya telah dilaksanakan.
Deputi Gubernur BI, Aida S Budiman, menjelaskan bahwa perubahan skema ini dilakukan karena tantangan pengendalian inflasi pangan semakin kompleks. Faktor pasokan dan distribusi kini menjadi perhatian utama untuk mencegah lonjakan harga yang sempat terjadi akibat El Nino berkepanjangan.
“Tantangannya enggak main-main juga karena kita ingin menuju kepada ketahanan pangan. Jadi, berbagai macam seperti perubahan iklim, bagaimana sifat dari komoditas yang musiman, ini mesti kita lakukan perbaikannya terus ke depan,” ujar Aida di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 13 Mei 2026.
Ia menambahkan, penguatan program ini tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga memastikan masyarakat dan petani mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. GPIPS akan memperkuat sektor ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi pangan di berbagai daerah.
“Karena pasokan ini penting untuk memastikan nanti yang namanya kesenjangan antarwaktu dan antardaerah. Ini yang kita lihat penting dilakukan,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, GPIPS tetap mengusung strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Namun, kali ini fokus utama diperkuat pada aspek pasokan dan distribusi demi solidnya ketahanan pangan nasional.
Menurut Aida, komoditas pangan memiliki dampak besar bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ia menyebutkan bahwa bobot pangan bergejolak terhadap inflasi nasional memang sekitar 20 persen, namun bagi masyarakat kecil, pengeluaran pangan bisa mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan.
Baca juga: Ide Penyiraman Andrie Yunus Terungkap di Pengadilan Militer sebagai Solusi "Praktis
BI bersama TPIP dan TPID menyiapkan tujuh program unggulan dalam GPIPS. Program tersebut mencakup penguatan model bisnis pertanian dari hulu hingga hilir, peningkatan produktivitas, inovasi pengolahan pascapanen, hingga hilirisasi produk pangan.
“Dengan hal itu semua, maka end state yang kita bilang ketahanan pangan tidak saja terjaga, volatile food-nya tidak lebih dari 5 persen, tapi juga pasokannya oke dan efisiensi distribusi itu juga terjaga dengan baik,” jelasnya.
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran nasional GPIPS karena dinilai memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan nasional. Aida menyebut provinsi tersebut menjadi produsen utama sejumlah komoditas penting seperti padi, jagung, cabai, tebu, dan susu. Selain itu, distribusi pangan untuk 19 provinsi di kawasan timur Indonesia juga banyak ditopang dari Jawa Timur.
Tak hanya itu, kapasitas cadangan pangan di wilayah tersebut juga sangat besar. Aida mengungkapkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.
“Bahkan cadangan beras pemerintah ini tertinggi sepanjang sejarah. Di bulan Mei ini 5,28 juta ton,” ujarnya.
Melalui GPIPS, BI berharap sinergi pengendalian inflasi pangan semakin kuat sehingga stabilitas harga tetap terjaga di tengah ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian global. Program ini juga diharapkan mampu mendukung target ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani di berbagai daerah.
