KabarDermayu.com – Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor batu bara Indonesia masih memerlukan perhatian mendalam. Pemantauan tidak hanya terbatas pada emisi operasional perusahaan, tetapi juga mencakup seluruh rantai pasok hingga dampak penggunaan energi di hilir.
Jessica Hanafi, Ahli Life Cycle Expert Panel KESGI, menekankan bahwa dekarbonisasi di sektor batu bara harus mempertimbangkan seluruh siklus hidup industri. Ini meliputi proses produksi, distribusi, hingga bagaimana batu bara digunakan sebagai energi.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem pengelolaan data dan monitoring yang kuat. Hal ini krusial agar target pengurangan emisi dapat diukur secara kredibel dan akurat.
Jessica menyoroti bahwa banyak perusahaan cenderung hanya fokus pada emisi langsung atau emisi dari penggunaan listrik. Padahal, emisi dari sektor lain seperti transportasi, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta dampak penggunaan batu bara di pembangkit listrik juga sangat signifikan.
Selain aspek lingkungan, dimensi sosial juga menjadi tantangan penting dalam implementasi ESG di sektor pertambangan. Jessica mengungkapkan bahwa isu kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar area tambang masih belum banyak mendapat perhatian serius dalam laporan keberlanjutan perusahaan.
Meskipun angka kecelakaan kerja mungkin sudah mulai ditekan, namun isu-isu lain seperti gangguan pernapasan akibat paparan debu tambang masih jarang dibahas secara mendalam dalam laporan ESG.
Lebih lanjut, Jessica mengingatkan bahwa agenda transisi energi perlu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap pekerja dan masyarakat. Banyak dari mereka yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan sebagai sumber penghidupan.
Perlu dipikirkan apa yang akan terjadi pada para pekerja dan masyarakat sekitar tambang ketika transisi energi berlangsung. Tujuannya adalah agar wilayah tambang tidak menjadi seperti “kota mati” ketika industri pertambangan berhenti beroperasi.
Victoria Fanggidae, Direktur Eksekutif The PRAKARSA, menilai bahwa tantangan utama implementasi ESG di Indonesia terletak pada kesenjangan antara komitmen perusahaan dan kondisi aktual di lapangan. ESG yang baik haruslah terukur, dapat diverifikasi, dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Jika tidak ada ketiga elemen tersebut, maka klaim ESG yang disampaikan perusahaan hanya sebatas narasi tanpa substansi nyata. Victoria menekankan peran penting masyarakat sipil dalam memverifikasi klaim ESG perusahaan.
Masyarakat sipil dapat berperan aktif, terutama dalam memverifikasi klaim terkait dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar area tambang.
Sementara itu, Lusye Marthalia, Program Manager for Climate & Circular Economy IBCSD, mengamati bahwa kesiapan perusahaan di sektor batu bara dalam menerapkan ESG masih sangat bervariasi. Perbedaan ini terlihat jelas antara perusahaan besar dan perusahaan kecil.
Baca juga: Dana Rp10 Triliun dari Satgas PKH Cukup untuk Renovasi 5.000 Puskesmas
Perusahaan-perusahaan besar umumnya menunjukkan implementasi ESG yang lebih terlihat. Hal ini sering kali disebabkan oleh tuntutan kepatuhan terhadap regulasi dan kebutuhan pelaporan kepada para pemangku kepentingan.
Namun, perusahaan tambang yang lebih kecil masih menghadapi tantangan besar. Bahkan, pemahaman dasar mengenai penghitungan emisi dan strategi dekarbonisasi masih menjadi kendala bagi mereka.
Lusye menambahkan bahwa tantangan implementasi ESG tidak hanya terkait dengan aspek regulasi. Kapasitas internal perusahaan juga menjadi faktor krusial. Ini mencakup kemampuan dalam pengukuran emisi, penyusunan target dekarbonisasi yang realistis, hingga integrasi prinsip ESG dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari manajemen puncak dalam implementasi ESG di sektor pertambangan. Tanpa pemahaman dan komitmen dari level direksi, implementasi ESG sering kali hanya berjalan di tempat atau berhenti di tengah jalan.
Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas atau capacity building untuk level direksi menjadi sangat penting. Hal ini memastikan bahwa para pemimpin perusahaan benar-benar memahami dan mendukung penerapan ESG.
Selain itu, Lusye menilai bahwa transisi menuju industri rendah karbon membutuhkan dukungan pembiayaan dan insentif yang lebih kuat. Dukungan ini diharapkan datang baik dari internal perusahaan maupun dari pemerintah.
Transisi menuju emisi rendah memerlukan investasi awal yang signifikan. Ini mencakup biaya untuk audit, pengukuran emisi, hingga adopsi teknologi bersih yang lebih ramah lingkungan.
Oleh sebab itu, perlu ada mekanisme pembiayaan dan insentif yang memadai. Tujuannya agar perusahaan melihat ESG bukan hanya sebagai kewajiban kepatuhan semata, melainkan sebagai sumber nilai tambah bagi bisnis mereka.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta juga diperkenalkan pada penggunaan dashboard KESGI. Alat ini dirancang sebagai sarana analisis untuk membaca praktik ESG di sektor batu bara secara lebih sistematis dan berbasis data yang akurat.
C. Bregas Pranoto, Communication Strategist Katadata Green, menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menganalisis praktik ESG adalah tersebarnya data. Data tersebut sering kali tercantum dalam berbagai laporan perusahaan dengan standar pelaporan yang berbeda-beda.
Meskipun sumber data ESG cukup banyak dan sebagian sudah dipublikasikan melalui laporan keberlanjutan, namun data-data tersebut tersebar dan memiliki standar pelaporan yang tidak seragam. Akibatnya, akan lebih sulit untuk melihat keterkaitan antar-data maupun melakukan perbandingan kinerja antar-perusahaan secara efektif.
