KabarDermayu.com – Komitmen serius tengah ditunjukkan oleh pihak legislatif dalam menuntaskan polemik hunian yang melibatkan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawalan ketat agar seluruh kewajiban pengembalian dana atau refund kepada para konsumen dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum akhir tahun 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, terkait penyelesaian sengketa proyek LRT City yang telah lama dinantikan oleh para pembeli. Andre menjelaskan bahwa urgensi penyelesaian masalah ini merujuk pada kesepakatan bersama yang dicapai pada 8 Oktober lalu antara Komisi VI DPR RI, pihak Danantara, konsumen, serta manajemen PT Adhi Karya dan ADCP.
Dalam keterangannya pada Jumat (6/11/2026), Andre menyampaikan bahwa posko bersama telah beroperasi sejak 16 Oktober untuk menampung aspirasi serta mendata keluhan konsumen secara langsung. Posko ini menjadi sarana krusial bagi perusahaan untuk memetakan kewajiban yang harus segera dipenuhi.
Proses penyelesaian ini melibatkan langkah administratif yang cukup detail. Pihak ADCP dan Adhi Karya diwajibkan segera melaporkan hasil verifikasi posko bersama kepada Danantara. Selain itu, langkah koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) juga dilakukan untuk mendapatkan opini hukum terkait mekanisme pengembalian dana konsumen.
“Insyaallah tanggal 16 November nanti akan ada pertemuan lanjutan di mana pihak yang mengajukan refund akan diundang untuk melakukan negosiasi kesepakatan mengenai nominal pengembalian,” ungkap Andre.
Ia menambahkan bahwa DPR RI akan terus memantau perkembangan proses ini secara intensif. Harapannya, koordinasi yang solid antara pengembang dan otoritas terkait dapat mempercepat realisasi pembayaran, sehingga hak-hak konsumen yang telah menanti kepastian dapat segera terpenuhi sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.
Permasalahan proyek LRT City sendiri mencakup cakupan yang cukup luas. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 2.400 konsumen terdampak akibat mangkraknya pembangunan fisik serta penundaan serah terima unit di beberapa lokasi strategis, seperti Ciracas, Tebet, dan Cibubur. Selain kendala progres pembangunan, proyek LRT City Bekasi Eastern Green juga menghadapi tantangan lain berupa hambatan dalam proses pemecahan sertifikat, yang dipicu oleh kondisi likuiditas pengembang dan ditargetkan baru akan selesai pada tahun 2034.
Dengan adanya pengawalan langsung dari DPR RI, pihak pengembang dituntut untuk bekerja lebih cepat dan transparan dalam memenuhi kewajiban mereka. Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan negosiasi berjalan lancar, sehingga janji penyelesaian di bulan Desember 2026 dapat terealisasi tanpa kendala berarti.
