KabarDermayu.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menegaskan penolakan mereka terhadap segala bentuk gerakan mahasiswa yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis. Organisasi ini berpandangan bahwa gerakan mahasiswa seharusnya senantiasa mewakili suara rakyat.
Rahmat Djimbula, juru bicara BEM Bersatu, menyatakan hal tersebut dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 16 Juni 2026. Ia menekankan bahwa BEM Bersatu menolak keras penungganggan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis.
Menurut Rahmat, gerakan mahasiswa semestinya tetap menjadi corong suara rakyat, bukan sekadar alat bagi para elite dalam perebutan kekuasaan. Penegasan ini muncul seiring dengan pengamatan BEM Bersatu terhadap beberapa aksi mahasiswa belakangan ini yang dinilai mulai kehilangan arah.
Indikasi kehilangan arah ini, lanjut Rahmat, terlihat dari minimnya kajian yang mendalam dan lemahnya argumentasi yang disajikan dalam aksi-aksi tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai keberpihakan gerakan mahasiswa.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut memunculkan keraguan apakah gerakan mahasiswa masih berpihak pada kepentingan rakyat atau justru telah disusupi oleh agenda-agenda tertentu yang tidak jelas.
BEM Bersatu secara spesifik menyoroti beberapa isu yang diangkat dalam aksi unjuk rasa, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rahmat berpendapat bahwa program MBG ini memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menyayangkan fakta bahwa di tengah berbagai kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru dialihkan pada isu-isu yang dinilai bukan menjadi urgensi utama. Sementara itu, program MBG yang krusial bagi gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan.
Meskipun demikian, BEM Bersatu mengakui bahwa perbaikan tata kelola dalam program MBG tetap diperlukan. Namun, penolakan terhadap program itu sendiri dinilai kurang proporsional.
Lebih lanjut, BEM Bersatu menduga adanya keterlibatan oknum mantan petinggi militer, yaitu Jenderal TNI (Purnawirawan) SS, di balik gerakan penolakan terhadap program MBG. Dugaan ini diperkuat oleh beberapa temuan.
Salah satu indikasi yang diungkapkan Rahmat adalah kepemilikan mobil mewah oleh Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, yang belakangan ini aktif mengkritik program MBG. Mobil Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama SN, yang merupakan adik dari Letjen TNI Purnawirawan SS.
SN sendiri diketahui merupakan besan dari Jenderal TNI Purnawirawan AP, yang merupakan tokoh penting dalam tim pemenangan pasangan calon presiden pada Pilpres 2024. Dugaan keterlibatan politik praktis ini semakin kuat dengan kehadiran politisi PDI Perjuangan, AW, di tengah massa aksi yang menolak MBG.
Menurut Rahmat, keterkaitan antara Tiyo Ardianto dan politisi serta petinggi militer tersebut diperkuat oleh kehadiran Tiyo dalam forum yang sama dengan para tokoh tersebut. Hal ini menunjukkan adanya jaringan yang patut dicermati secara serius.
Rahmat merinci bahwa keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam sebuah dialog nasional kebangsaan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Tiyo bersama tokoh-tokoh lain seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Menariknya, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir dalam forum yang sama.
Kehadiran bersama ini, menurut Rahmat, semakin memperkuat dugaan adanya jejaring yang kompleks dan terorganisir di balik gerakan mahasiswa yang kritis terhadap program MBG.
Selain itu, BEM Bersatu juga secara tegas menolak narasi krisis yang dinilai tidak didukung oleh data yang utuh. Narasi semacam ini dianggap berpotensi mengalihkan fokus publik dari isu-isu penting lainnya, seperti pemberantasan korupsi.
Rahmat menyampaikan kekecewaannya terhadap dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar. Hal ini, menurutnya, telah diklarifikasi oleh sejumlah BEM dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indraprasta PGRI.
BEM Bersatu secara tegas mendesak agar gerakan mahasiswa disterilisasi sepenuhnya dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Kemurnian gerakan mahasiswa harus dijaga demi kepentingan rakyat.
Organisasi ini juga menyatakan dukungan penuh terhadap keberlangsungan program MBG, namun dengan catatan pentingnya perbaikan tata kelola. Selain itu, BEM Bersatu mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan secara “tanpa pandang bulu”.
Mereka mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia untuk secara kritis dan objektif mengawal proses hukum atas pengusutan kasus korupsi tersebut. Pengawalan ini penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
Di akhir pernyataannya, Rahmat Djimbula menegaskan komitmen BEM Bersatu untuk terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa. Tujuannya adalah agar gerakan tersebut tetap independen, senantiasa berpihak kepada rakyat, dan terbebas dari segala bentuk intervensi elite politik.
