KabarDermayu.com – Ratusan wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, menyatakan ancaman akan menggelar aksi unjuk rasa ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mendalam atas kuota siswa baru yang dinilai sangat minim untuk tahun ajaran 2026.
Ketegangan telah terasa di Desa Dadap, yang berujung pada potensi demonstrasi besar-besaran. Para orang tua khawatir anak-anak mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri terdekat, yang merupakan harapan utama bagi banyak keluarga di wilayah tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun, kekhawatiran ini berakar pada ketidaksesuaian antara jumlah pendaftar dengan kouta yang tersedia. Banyak calon siswa dari Desa Dadap dan sekitarnya yang terancam tidak tertampung, menimbulkan keresahan yang meluas di kalangan masyarakat.
Para wali murid merasa bahwa kebijakan kuota yang diterapkan oleh pihak sekolah atau dinas terkait belum mempertimbangkan secara matang kondisi demografis dan kebutuhan pendidikan di Desa Dadap. Mereka berargumen bahwa jumlah siswa yang ingin bersekolah di SDN Dadap jauh melebihi kapasitas yang dialokasikan.
Kekecewaan ini tidak hanya berhenti pada keluhan lisan. Para orang tua kini bersiap untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Aksi ini diharapkan dapat membuka mata para pengambil kebijakan dan mendorong peninjauan kembali terhadap alokasi kuota penerimaan siswa baru.
Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keprihatinannya. “Kami sudah berusaha mendaftarkan anak kami dari jauh-jauh hari, tapi informasi yang kami dapat kuotanya sangat sedikit. Ini membuat kami bingung harus bagaimana. Sekolah negeri ini adalah pilihan utama kami karena lokasinya yang dekat dan terjangkau,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia menambahkan bahwa banyak tetangga dan kerabatnya juga merasakan hal yang sama. “Bukan hanya satu atau dua anak, ini menyangkut puluhan bahkan ratusan anak di desa kami yang berpotensi tidak bisa sekolah di SDN Dadap. Kalau begini terus, bagaimana masa depan pendidikan anak-anak kita?” keluhnya.
Rencana aksi ini menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Dadap. Mereka berharap agar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dapat segera merespons tuntutan ini dengan bijak dan mencari solusi terbaik demi kepentingan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.
Ancaman demonstrasi ini juga menjadi sorotan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini Dinas Pendidikan. Permasalahan kuota siswa baru di tingkat sekolah dasar memang kerap menjadi isu sensitif, terutama di daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi atau akses ke sekolah negeri yang terbatas.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan sebuah proses krusial yang pelaksanaannya selalu diawasi ketat oleh berbagai pihak, termasuk orang tua siswa, sekolah, dan dinas terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Namun, realitas di lapangan terkadang menghadirkan tantangan tersendiri. Keterbatasan sarana dan prasarana, rasio guru dan siswa yang tidak ideal, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menjadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan secara mendalam dalam setiap kebijakan penerimaan siswa baru.
Dalam kasus SDN Dadap, para wali murid mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota yang telah ditetapkan. Mereka meminta agar pertimbangan terhadap jumlah penduduk usia sekolah di Desa Dadap dan sekitarnya dijadikan prioritas utama dalam penentuan kuota.
Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi dalam proses penentuan kuota tersebut. Para wali murid berharap agar ada penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum dan pertimbangan teknis yang digunakan dalam menetapkan jumlah siswa yang dapat diterima.
Jika tuntutan ini tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan, para wali murid bertekad untuk terus menyuarakan aspirasi mereka hingga ada solusi yang konkret. Aksi yang direncanakan ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan juga upaya untuk memastikan hak setiap anak atas pendidikan dapat terpenuhi.
Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu diharapkan dapat segera mengambil langkah proaktif untuk meredakan ketegangan yang ada. Dialog terbuka dengan perwakilan wali murid, serta kajian ulang terhadap kuota siswa baru di SDN Dadap, menjadi langkah awal yang krusial untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan adil.
Ketersediaan ruang kelas, kualifikasi guru, dan fasilitas pendukung lainnya tentu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kuota. Namun, kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan yang merata juga tidak boleh diabaikan. Semoga Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dapat menemukan titik temu yang terbaik.
