KabarDermayu.com – Isu mengenai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang sempat beredar pada Jumat (13/11/2026), dibantah secara tegas oleh jajaran pengurus partai.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, , menyatakan bahwa tidak ada tindakan penyegelan yang dilakukan terhadap markas besar partai tersebut. Ia menjelaskan bahwa situasi di kantor pusat PPP tetap kondusif dan segala aktivitas operasional berjalan seperti biasanya.

Jabbar menanggapi kabar yang beredar dengan memberikan klarifikasi terkait kehadiran sejumlah orang di lokasi. Menurutnya, kehadiran pihak-pihak tersebut hanyalah aksi segelintir oknum yang sudah tidak lagi menjabat dalam struktur kepengurusan partai, baik di tingkat wilayah maupun cabang.

Lebih lanjut, Jabbar menekankan bahwa aksi pengambilan gambar tersebut tidak memiliki dampak hukum maupun administratif terhadap operasional partai. Seluruh kegiatan organisasi dan agenda kepartaian di kantor DPP dipastikan tetap berlangsung tanpa hambatan sedikit pun.

Saat ini, fokus utama PPP adalah memperkuat soliditas internal dan menjalankan agenda konsolidasi nasional. Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, diketahui tengah aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk memastikan kesiapan infrastruktur partai di tingkat akar rumput.

Agenda konsolidasi ini merupakan langkah strategis partai dalam menyongsong Pemilu 2029. PPP memandang bahwa penguatan struktur organisasi menjadi prioritas utama agar partai dapat lebih siap dalam menghadapi kontestasi politik di masa mendatang.

Jabbar Idris kembali menegaskan bahwa jajaran pengurus DPP PPP tetap bersatu dan berkomitmen menjalankan roda organisasi dengan normal. Ia berharap agar publik tidak termakan oleh informasi yang tidak berdasar terkait stabilitas internal partai.

Secara umum, PPP terus berupaya menjaga ritme kerja organisasi di tengah tantangan politik yang dinamis. Dengan tetap beroperasinya kantor DPP sebagai pusat kendali partai, PPP meyakini bahwa agenda kerja yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat.

Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa PPP tetap teguh pada komitmennya dalam menjalankan fungsi sebagai wadah aspirasi politik masyarakat, dengan tetap menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan internal organisasi.