KabarDermayu.com – Menanggapi kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan pandangan mengenai kriteria sosok yang dinilai ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah, menekankan bahwa calon wakil presiden (wapres) baru harus memiliki ikatan yang kuat dan harmoni dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap karakter kepala negara merupakan kunci utama agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil.
“Bisa memahami karakter Presiden dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Lebih lanjut, Said menguraikan beberapa kriteria krusial yang dianggap perlu dimiliki oleh calon pengganti tersebut:
Said menambahkan bahwa idealnya, sosok wapres baru ini diharapkan mampu membangun sinergi jangka panjang dengan Presiden Prabowo. Ia berharap pasangan ini nantinya dapat berlanjut hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, sehingga kesinambungan program pembangunan nasional dapat terjaga dan hasilnya lebih dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas.
Secara strategis, wapres baru diharapkan dapat membantu Presiden dalam memetakan berbagai persoalan bangsa, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Peran ini mencakup perumusan solusi atas tantangan global serta isu-isu domestik, namun tetap dalam koridor arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden.
“Skema tersebut menjadi pilihan paling ideal agar pemerintah dapat lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, menghadapi tantangan global, sekaligus menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan,” tambahnya.
Meski memberikan masukan, Said menegaskan bahwa PDIP menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini bahwa Presiden adalah pihak yang paling memahami kebutuhan bangsa serta sosok yang paling tepat untuk mendampinginya dalam tiga tahun masa jabatan tersisa, berdasarkan evaluasi kinerja selama dua tahun terakhir.
Sebagai latar belakang, jabatan wakil presiden saat ini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri pada Kamis (12/12/2026). Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kekosongan posisi wakil presiden harus diisi selambat-lambatnya 60 hari setelah pengunduran diri tersebut.
Dalam prosesnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diwajibkan menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres baru dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan hitungan waktu tersebut, Indonesia ditargetkan sudah memiliki wakil presiden definitif paling lambat pada 12 Januari 2027.
