KabarDermayu.com – Pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI pada 12 November 2026, peta politik nasional kini tertuju pada sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Proses pencarian pengganti ini menjadi krusial di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan soliditas koalisi di parlemen.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, memberikan pandangan mengenai kriteria ideal bagi sosok yang akan menduduki posisi tersebut. Ia menekankan bahwa dalam pemerintahan saat ini, Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang tidak hanya kompeten secara teknokratis, tetapi juga memiliki integritas tinggi.
Kriteria Sosok Wapres Ideal
Syahganda, yang juga dikenal sebagai pendiri Great Institute, menjabarkan sejumlah kriteria yang dianggap penting untuk mendukung kinerja pemerintahan ke depan. Menurutnya, sosok wakil presiden pengganti harus memiliki dedikasi penuh terhadap tugas-tugas negara.
Lebih lanjut, Syahganda menyoroti peran strategis wakil presiden sebagai jembatan komunikasi politik. Mengingat kemenangan Presiden Prabowo didukung oleh koalisi partai-partai besar, sosok pengganti harus mampu menjadi perekat bagi kekuatan politik yang ada.
Ia menilai pentingnya figur yang mampu berperan sebagai solidarity maker di antara partai-partai pendukung. Kemampuan dalam menjaga kohesivitas internal koalisi diyakini menjadi modal utama agar program-program pemerintah dapat berjalan tanpa hambatan politik yang berarti di parlemen.
Bukan Sekadar ‘Ban Serep’
Terkait pembagian tugas, Syahganda menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan wakil yang aktif dan terlibat langsung dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menolak anggapan bahwa posisi wakil presiden hanya sekadar pelengkap atau “ban serep” dalam struktur kepemimpinan nasional.
“Saya yakin Bapak Presiden tidak mau posisi yang levelnya sekadar ‘ban serep’, melainkan mesti betul-betul yang bisa berbagi pekerjaan,” tegasnya.
Mekanisme Konstitusional
Proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong ini telah diatur dalam mekanisme konstitusional. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak jabatan tersebut kosong untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden baru.
Dalam tahapan selanjutnya, Presiden Prabowo akan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR dalam kurun waktu 14 hari setelah menerima permintaan dari lembaga legislatif tersebut. Saat ini, berbagai partai politik di koalisi pemerintahan mulai merespons dinamika ini.
Beberapa partai telah menyatakan sikap, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) yang memberikan dukungannya terhadap mekanisme pengusulan calon. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, baru-baru ini menyatakan bahwa pihaknya lebih mendukung agar kursi tersebut diisi oleh kader dari Partai Gerindra, mengingat posisi Presiden saat ini dipegang oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Dinamika pemilihan ini diperkirakan akan terus berkembang dalam beberapa pekan ke depan seiring dengan proses lobi politik yang terjadi di tingkat pimpinan partai koalisi. Masyarakat kini menanti siapa sosok yang akan dipilih untuk memperkuat struktur pemerintahan di sisa masa jabatan presiden.
