KabarDermayu.com – Pemerintah pusat tengah merancang kebijakan strategis untuk mempercepat penanganan dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah pelimpahan kewenangan perizinan tambang galian C kepada pemerintah kabupaten dan kota di daerah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa rencana ini menjadi fokus utama dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.
Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam melakukan langkah mitigasi banjir. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut, proses pengerukan dan normalisasi sungai di wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh diharapkan dapat berjalan lebih efisien.
Pemanfaatan Material Sedimen sebagai Solusi Ekonomi
Rencana ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengerukan, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomis dari material yang dihasilkan. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa sedimentasi sungai pascabanjir sering kali mengandung pasir dan batu yang memiliki nilai jual tinggi.
Para kepala daerah di wilayah terdampak sebelumnya telah mengusulkan agar material hasil pengerukan sungai tersebut tidak sekadar dibuang, melainkan dikelola sebagai sumber daya yang bermanfaat. Tito menilai, pemanfaatan material ini dapat mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sedang masif dilakukan di daerah-daerah tersebut.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa kegiatan pengerukan harus tetap mengedepankan fungsi utama, yaitu normalisasi sungai. Pihak pelaksana di lapangan dilarang keras hanya berorientasi pada pengambilan material bernilai ekonomi tanpa menyelesaikan pembersihan sedimen yang menyumbat aliran air.
Prioritas Utama: Normalisasi Sungai
Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan adanya syarat ketat bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pengerukan. Normalisasi sungai merupakan prioritas mutlak yang harus dipenuhi sebelum memikirkan pemanfaatan material sirtu (pasir dan batu).
Pemerintah juga melihat peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema kerja sama pengelolaan material ini. Dengan aturan yang jelas, hasil ekonomi dari galian C dapat dikelola secara transparan dan masuk ke kas daerah (APBD).
Skema ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan penanganan bencana sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, penanganan infrastruktur sungai diharapkan dapat lebih cepat, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam melakukan percepatan pemulihan wilayah pascabencana di Sumatera, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan legalitas perizinan di tingkat daerah.
