Jaga Bumi, Komunitas Lintas Iman Resmi Bentuk Sekretariat Baru

oleh -3 Dilihat
Jaga Bumi, Komunitas Lintas Iman Resmi Bentuk Sekretariat Baru

KabarDermayu.com – Krisis iklim yang kian nyata dampaknya di Indonesia memicu langkah strategis dari berbagai elemen masyarakat. Pada Senin, 27 Juli 2026, perwakilan dari enam agama besar di Indonesia secara resmi membentuk Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman di The Hermitage Hotel, Jakarta.

Inisiatif yang diinisiasi oleh Yayasan Amanah Daya Nusantara (Ayana) ini hadir sebagai wadah koordinasi untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Langkah ini bukan sekadar respons administratif, melainkan upaya untuk menyatukan visi keagamaan dalam menjaga kelestarian alam sebagai tanggung jawab bersama.

Mengubah Narasi Iklim Menjadi Bahasa Rakyat

Direktur Eksekutif Ayana, Rizal Algamar, menekankan bahwa isu perubahan iklim sering kali terasa jauh dari keseharian masyarakat. Padahal, dampak nyata dari fenomena ini telah dirasakan langsung, mulai dari bencana banjir, ketidakpastian musim yang mengganggu hasil panen, hingga beban ekonomi keluarga yang meningkat akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Tantangan kita bukan hanya menyampaikan lebih banyak informasi. Tantangan kita adalah membuat aksi iklim dipahami, dipercaya, dimiliki, dan dipimpin oleh masyarakat,” ungkap Rizal.

Menurut Rizal, merawat bumi sejatinya merupakan nilai yang sudah mendarah daging dalam ajaran agama. Oleh karena itu, sekretariat ini hadir untuk mengintegrasikan aspek teologi, ekologi, dan ekonomi. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya sekadar menjadi objek, tetapi menjadi penggerak utama dalam aksi iklim yang mereka rancang sendiri di lingkungan komunitas masing-masing.

Akar Gagasan dan Kolaborasi Lintas Lembaga

Terbentuknya sekretariat ini bukanlah proses instan. Gagasan tersebut berakar dari serangkaian focus group discussion (FGD) yang digelar sepanjang Maret hingga April 2026. Forum tersebut berhasil melibatkan lebih dari 200 peserta dari berbagai organisasi keagamaan besar di Indonesia, di antaranya:

  • Majelis Ulama Indonesia (MUI)
  • Nahdlatul Ulama (NU)
  • Muhammadiyah
  • Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
  • Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
  • Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)
  • Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
  • Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)

Diskusi tersebut menyoroti banyaknya praktik baik yang selama ini sudah berjalan di komunitas, seperti pengelolaan sampah berbasis rumah ibadah, edukasi ekoteologi, hingga program filantropi hijau. Sayangnya, inisiatif-inisiatif mulia tersebut masih berjalan sendiri-sendiri. Kehadiran sekretariat bersama ini diharapkan mampu menjembatani keterhubungan antar-inisiatif tersebut agar dampaknya lebih sistematis dan meluas.

Dukungan Lintas Sektor untuk Kelestarian Bumi

Para tokoh agama menyambut positif langkah ini. Ketua Lembaga Dakwah PBNU, KH Abdullah Syamsul Arifin, menegaskan bahwa menJaga Bumi yang dianugerahkan oleh Tuhan merupakan panggilan iman. Senada dengan itu, Ketua Umum PGI, Jacklevyn Frits Manuputty, menyoroti peran krusial institusi agama dalam menggerakkan kesadaran lingkungan di tingkat akar rumput.

Dukungan serupa juga datang dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Muhammad Ali Ramdhani, menyebut kolaborasi ini sebagai ikhtiar kolektif yang sangat berharga.

“Kolaborasi lintas iman dalam aksi iklim merupakan ikhtiar kolektif untuk merawat bumi sebagai rumah bersama. Semoga Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman menjadi ruang perjumpaan yang mengokohkan harmoni dan menguatkan kerukunan bagi seluruh umat beragama untuk menopang Indonesia maju,” tutur Ramdhani.

Dengan adanya sekretariat ini, diharapkan aksi nyata untuk bumi tidak lagi terkotak-kotak oleh sekat agama, melainkan menjadi gerakan nasional yang inklusif. Fokus utama ke depan adalah memperkuat posisi tawar komunitas dalam kebijakan iklim, sehingga suara masyarakat kecil yang paling terdampak oleh krisis lingkungan dapat lebih didengar oleh pemangku kebijakan.