KabarDermayu.com – Rencana pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sempat memicu perhatian publik terkait lokasi lahan yang akan digunakan. Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai potensi alih fungsi lahan hijau, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan klarifikasi tegas bahwa pembangunan tersebut tidak akan menyentuh kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).
Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (17/11/2026), Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya sangat berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ia memastikan bahwa meskipun ada rencana kerja sama dengan pihak UI terkait penyediaan lahan, kawasan hutan kota akan tetap dipertahankan sesuai dengan fungsi ekologisnya.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini sendiri merupakan bagian dari inisiatif strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kemensos menargetkan pembangunan fasilitas yang dapat menampung lebih dari 3.000 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Untuk merealisasikan target tersebut, dibutuhkan lahan seluas setidaknya delapan hektare.
Kementerian Sosial sebelumnya telah menjajaki beberapa opsi lokasi di wilayah DKI Jakarta. Namun, beberapa alternatif yang sempat dipertimbangkan, seperti kawasan Rawamangun dan Cawang, dinilai belum memenuhi kriteria luas lahan yang dibutuhkan karena keterbatasan area yang hanya mencapai 1,5 hektare. Hal ini kemudian mengarahkan diskusi pada area kampus UI yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta.
Penting untuk dicatat bahwa lokasi yang diusulkan di area kampus UI tersebut bukanlah area hutan kota, melainkan lahan di sisi wilayah DKI Jakarta yang masih dalam tahap pengkajian. Saifullah menekankan bahwa penetapan lokasi ini belum bersifat final. Pihaknya bersama UI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan verifikasi mendalam, termasuk pengecekan lapangan.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung pembangunan selama seluruh prosedur administratif dan regulasi tata ruang dipenuhi. Saifullah menambahkan bahwa setiap tahapan pembangunan wajib melewati serangkaian prosedur ketat, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan verifikasi status lahan.
Proses pemenuhan persyaratan administratif ini diperkirakan memakan waktu antara enam bulan hingga satu tahun. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan tetap transparan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di ibu kota.
Sebagai latar belakang, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan kategori kesejahteraan terendah atau Desil 1-4. Program ini dirancang dengan konsep pengentasan kemiskinan terpadu yang mencakup berbagai layanan tambahan:
Hingga saat ini, Kemensos mencatat bahwa sudah ada 182 titik Sekolah Rakyat yang beroperasi, baik dalam bentuk rintisan maupun yang sudah terintegrasi secara penuh. Fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 44 ribu siswa dengan dukungan tenaga pendidik serta wali asuh. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah permanen hingga tahun 2029 guna memperkuat pemerataan akses pendidikan nasional.








