KabarDermayu.com – Rencana pembangunan proyek yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial kini tengah memasuki tahap kajian mendalam. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa proses pemilihan lokasi tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan tata ruang dan lingkungan, sekaligus menepis kekhawatiran publik mengenai potensi penggusuran kawasan Hutan Kota (UI).

Dalam pernyataannya pada Selasa (17/11/2026), Gus Ipul meluruskan simpang siur informasi yang beredar di masyarakat. Ia memastikan bahwa kawasan Hutan Kota UI tidak akan disentuh untuk kepentingan pembangunan tersebut. Sebaliknya, opsi lahan yang sedang dikaji adalah aset milik Universitas Indonesia yang berada di area perbatasan sisi Jakarta, yang letaknya memang berhimpitan dengan kawasan hutan kota namun tetap terpisah secara administratif.

Proses Penjajakan Lokasi dan Alternatif

Inisiatif pembangunan ini bermula dari upaya Kementerian Sosial yang meminta dukungan UI untuk menyediakan lahan bagi fasilitas pendidikan tersebut. Merespons permintaan itu, pihak UI memberikan sejumlah opsi lokasi sebagai bahan pertimbangan awal bagi pemerintah.

Beberapa alternatif lahan yang diusulkan oleh pihak kampus meliputi:

Gus Ipul menekankan bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai titik lokasi yang akan dipilih. Pemerintah masih melakukan serangkaian verifikasi, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun kelayakan lahan agar sesuai dengan standar pembangunan yang berlaku.

Koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta

Pemerintah pusat juga telah melakukan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terkait rencana strategis ini. Gus Ipul mengungkapkan bahwa pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya memberikan dukungan, selama seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditetapkan.

Meskipun telah ada komunikasi awal, Gus Ipul memastikan bahwa hal tersebut belum menjadi dasar untuk memulai konstruksi. Masih diperlukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh guna memastikan lokasi yang dipilih aman dari berbagai risiko, termasuk daerah rawan bencana, serta memenuhi persyaratan keselamatan yang ketat.

Penegasan Pihak Universitas Indonesia

Senada dengan pihak kementerian, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, turut memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa dalam diskusi awal, lahan yang ditawarkan adalah bagian dari aset kampus di sisi Jakarta, bukan bagian dari kawasan hutan kota yang selama ini menjadi perhatian publik.

Pihak UI menyerahkan sepenuhnya keputusan definitif mengenai pemilihan lokasi kepada pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Menurut Erwin, rencana ini masih dalam tahap penjajakan awal. Segala langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada hasil kajian teknis serta pemenuhan seluruh persyaratan perizinan yang berlaku.

Dengan adanya penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami bahwa proses pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan dengan transparan dan sangat memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Pemerintah berkomitmen untuk tidak memaksakan pembangunan di lokasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau regulasi tata ruang yang ada.