KabarDermayu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, secara tegas melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementeriannya untuk memamerkan gaya hidup mewah atau yang kerap disebut flexing di media sosial. Larangan ini disampaikan langsung kepada seluruh jajaran pegawai Kementerian PU.
Dody Hanggodo menilai bahwa perilaku memamerkan kekayaan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang ASN. Hal ini dikarenakan seluruh penghasilan yang mereka terima bersumber dari uang rakyat melalui pembayaran pajak. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini belum sepenuhnya pulih, sehingga sikap pamer kemewahan berpotensi besar melukai perasaan publik.
“Tidak perlu flexing, kecuali kalau rakyat dan bangsa Indonesia ini 90 persen plus-plus sudah berada di masyarakat yang menengah ke atas,” ujar Dody dalam sebuah acara media briefing di Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026.
Ia menekankan bahwa ASN dituntut untuk memiliki empati terhadap masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Oleh karena itu, para pejabat dan pegawai pemerintah diminta untuk menjaga perilaku mereka, termasuk dalam aktivitas mereka di media sosial.
Baca juga: AI Dorong Transformasi Infrastruktur Digital Indonesia: Peran Penting
Dalam kesempatan yang sama, Dody Hanggodo juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat memanggil beberapa ASN Kementerian PU yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Pemanggilan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan perilaku yang dianggap tidak mencerminkan etika sebagai aparatur negara.
Menurut pandangan Dody, setiap ASN harus benar-benar memahami posisi mereka sebagai pelayan publik. Ia bahkan menegaskan bahwa pegawai yang memiliki keinginan kuat untuk bebas memamerkan gaya hidup mewah dipersilakan untuk tidak lagi berstatus sebagai ASN.
“Kalau mau flexing silakan, tetapi jangan jadi ASN. Yang melarang saya,” tegas Dody.
Selain memberikan perhatian pada isu gaya hidup para pegawai, Dody Hanggodo juga mengingatkan jajarannya untuk tidak meremehkan atau menghina program prioritas pemerintah. Salah satu program yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan menghina program prioritas pemerintah! Kecuali adik-adik (ASN) mengerti dengan detail apa maksud Pak Presiden membuat MBG,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa masih ada sebagian pegawai, terutama dari generasi muda, yang belum sepenuhnya memahami tujuan jangka panjang dari program MBG. Menurut Dody, program ini bukan sekadar program bantuan makanan biasa, melainkan merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Dody menjelaskan bahwa program MBG memiliki kaitan erat dengan upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda sejak dini. Oleh karena itu, ia meminta seluruh ASN untuk menghormati kebijakan pemerintah dan memahami substansi di balik program tersebut sebelum memberikan penilaian.
“Pernah tahu tidak, (MBG) ada upaya untuk pengentasan stunting? Ujung-ujungnya cuma satu, bagaimana Indonesia Emas 2045 bisa terwujud,” kata Dody.
Pernyataan Dody Hanggodo ini muncul di tengah sorotan publik yang semakin meningkat terhadap integritas dan gaya hidup para aparatur negara. Belakangan ini, Kementerian PU juga menjadi perhatian publik setelah beberapa pejabat di bawah kementerian tersebut terseret dalam kasus korupsi. Situasi ini kembali memunculkan isu etika ASN ke permukaan, termasuk terkait penggunaan media sosial dan sikap terhadap program-program pemerintah.
