KabarDermayu.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, mendesak pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan kepentingan antara tenaga kerja dan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta keberlangsungan investasi di Indonesia.
Menurut Puteri, kebijakan ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Ia menekankan bahwa sektor usaha dan tenaga kerja memiliki hubungan yang saling bergantung dan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kalau dari sektor industri kebutuhannya ada dua, bagaimana pemerintah itu menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja atau buruh dan juga kepentingan sektor swasta atau perusahaannya sebagai penyedia lapangan pekerjaannya,” ujar Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026.
Baca juga: Masyarakat Diimbau Tak Panik Rupiah Melemah, Purbaya: Tak Akan Sekejam 1998
Ia melanjutkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan memerlukan titik temu yang dicapai melalui komunikasi dan berbagai masukan dari seluruh pihak terkait. Masukan tersebut mencakup pemerintah, pelaku usaha, hingga para pekerja.
“Middle ground-nya itu harus selalu kita temukan,” tambah Puteri.
Puteri menilai bahwa keberlangsungan sektor usaha merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan sektor usaha berkaitan langsung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Di sisi lain, tanpa adanya tenaga kerja yang memadai, perusahaan juga tidak akan mampu menjalankan aktivitas bisnisnya secara optimal. Keduanya memiliki peran yang tidak terpisahkan.
Selain isu ketenagakerjaan, Puteri juga menyoroti peran penting sektor swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi di berbagai daerah, termasuk di Karawang. Ia berpendapat bahwa pemerintah sangat membutuhkan kolaborasi dengan dunia usaha untuk dapat menjalankan berbagai program pengembangan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Lebih lanjut, Puteri menyampaikan bahwa DPR RI terus berupaya mendorong regulasi dan kebijakan anggaran yang dapat mendukung iklim investasi agar tetap kondusif. Penyederhanaan perizinan usaha dan kemudahan dalam berinvestasi disebut menjadi bagian penting untuk menarik perusahaan, baik nasional maupun multinasional, agar berani berinvestasi di Indonesia.
“Harapannya kerja sama seperti ini bisa kita terus dijalankan bersama-sama supaya nanti apa yang menjadi target cita-cita dari Pak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tentu pemerataan ekonomi di seluruh daerah, termasuk juga di Karawang itu bisa dilakukan,” pungkas Puteri.
