KabarDermayu.com – Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan persoalan berkepanjangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja krusial ke wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 6 Agustus 2026. Lawatan ini dilakukan secara khusus untuk meninjau langsung kondisi masyarakat di Tablolong, Kabupaten Kupang, yang selama 16 tahun terakhir hidup dalam bayang-bayang dampak tumpahan minyak Montara.
Musibah tumpahan minyak di Laut Timor yang terjadi pada tahun 2009 silam telah meninggalkan luka mendalam bagi ekosistem laut dan keberlangsungan hidup warga pesisir. Kunjungan Purbaya ke lokasi tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian serius terhadap aspirasi warga serta perkembangan nyata di lapangan terkait upaya pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
“Sebelum saya bertolak ke sini, saya telah melaporkan rencana ini kepada Bapak Presiden. Beliau secara khusus menitipkan salam hangat bagi seluruh masyarakat yang terdampak dan meminta saya untuk menghimpun setiap aspirasi yang ada sebagai bahan tindak lanjut pemerintah,” ungkap Purbaya di sela-sela kunjungannya.
Purbaya bukanlah sosok asing dalam penanganan kasus ini. Ia tercatat pernah aktif dalam Satuan Tugas (Satgas) Montara pada tahun 2018 bersama Ferdi Tanoni. Pengalaman historis ini memberikannya pemahaman mendalam mengenai tantangan kompleks yang dihadapi warga, mulai dari penurunan drastis hasil tangkapan nelayan hingga terganggunya sektor budidaya rumput laut yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran kompensasi, tetapi juga pada pemulihan ekosistem laut agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Sebagai langkah nyata, pemerintah berencana menurunkan tim riset komprehensif untuk mengkaji kondisi lingkungan terkini di kawasan terdampak.
Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam kunjungan tersebut:
- Pemulihan Ekosistem: Melakukan riset mendalam untuk memastikan langkah rehabilitasi lingkungan yang tepat sasaran agar pesisir Laut Timor kembali produktif.
- Pengawalan Hak Masyarakat: Memastikan proses penyaluran ganti rugi berjalan dengan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi seluruh korban.
- Sinergi Lintas Sektoral: Memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk menciptakan program pemulihan yang terpadu dan berkelanjutan.
- Peningkatan Kesejahteraan: Mendorong program-program ekonomi kreatif yang dapat membantu nelayan dan pelaku usaha kecil untuk bangkit dari keterpurukan jangka panjang.
“Selain soal ganti rugi, fokus utama kita adalah bagaimana wilayah ini bisa hidup kembali seperti sediakala. Saya akan melaporkan seluruh hasil pertemuan dan masukan warga kepada Bapak Presiden untuk segera dicarikan solusi yang paling efektif,” tegas Purbaya.
Langkah pemerintah ini diharapkan menjadi titik terang bagi masyarakat NTT yang telah menanti keadilan selama lebih dari satu dekade. Dengan adanya koordinasi yang lebih intensif antara pusat dan daerah, diharapkan kendala yang selama ini menghambat percepatan pemulihan dapat diatasi secara bertahap. Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat pesisir di Laut Timor mendapatkan perlindungan yang layak demi masa depan yang lebih baik.
