KabarDermayu.com – Wacana mengenai penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan fiskal global. Meski beberapa negara mulai melirik opsi pemangkasan pajak untuk mendongkrak konsumsi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa langkah serupa belum menjadi prioritas dalam waktu dekat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah Jepang yang akan memangkas pajak konsumsi atas makanan menjadi 1 persen selama dua tahun, mulai April 2027 mendatang. Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 10 September 2026, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sejauh ini belum memiliki rencana untuk menurunkan besaran tarif PPN.
“Belum, tapi saya akan lihat, saya monitor terus,” ujar Purbaya merespons pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan kebijakan serupa diterapkan di dalam negeri.
Menurut Purbaya, kebijakan Jepang tersebut merupakan langkah spesifik yang diambil untuk merespons perlambatan ekonomi di Negeri Sakura. Pemerintah Indonesia sendiri, lanjutnya, memilih untuk terus memantau perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik guna mengantisipasi dinamika anggaran yang perlu diwaspadai.
Dilema Fiskal dan Subsidi Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyoroti tantangan besar dalam mengelola kebijakan fiskal yang seimbang. Ia menjelaskan bahwa menurunkan tarif pajak tidak sesederhana yang dibayangkan, karena memiliki konsekuensi langsung terhadap ruang fiskal negara, terutama terkait kemampuan pemerintah dalam menyalurkan subsidi.
“Enggak bisa lah. Nanti kalau turun, saya dibilang defisitnya membesar, kan enggak segampang itu. Kalau saya sih maunya (pajak) 0, tapi kalau 0 kita enggak punya duit. Nanti lu pada ribut, utang semua,” tegas Purbaya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemangkasan PPN tanpa perhitungan yang matang di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih justru berisiko menggerus anggaran subsidi. Padahal, subsidi merupakan instrumen krusial bagi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga global.
Prioritas Menjaga Keseimbangan Anggaran
Pengelolaan kebijakan fiskal, menurut Purbaya, harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tetap berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa setiap keputusan mengenai perpajakan harus mempertimbangkan dampak terhadap defisit anggaran agar utang negara tidak membengkak secara tidak terkendali.
Saat ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menyediakan subsidi dan berbagai program perlindungan sosial guna memastikan ekonomi tetap tumbuh. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berupaya mencari jalan tengah antara membiayai pertumbuhan ekonomi dan menjaga rasio utang tetap dalam batas aman.
“Jadi kalau saya kurangi PPN segala macam itu, tanpa perhitungan yang pas dan ekonominya belum pulih, ya cuma turun saja. Nanti saya enggak bisa kasih subsidi. Makanya kita mesti timbang dengan hati-hati semuanya,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menggarisbawahi sikap pemerintah yang memilih untuk tetap fokus pada pengelolaan anggaran yang stabil, sembari terus memantau perkembangan ekonomi global yang penuh tantangan, termasuk lonjakan harga minyak dunia yang belakangan menjadi perhatian serius bagi otoritas fiskal.
