KabarDermayu.com – Upaya serius dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pesantren terus digencarkan oleh pemerintah melalui penguatan tata kelola Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kegiatan literasi keuangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Acara ini berlangsung di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi sekitar 300 peserta yang terdiri dari pengurus koperasi pesantren, pimpinan pondok, serta instansi terkait untuk mendiskusikan tantangan dan solusi dalam pengelolaan ekonomi di lingkungan pendidikan agama.
Pentingnya Akuntabilitas dan Tata Kelola
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan Kopontren. Menurutnya, kapasitas pengurus merupakan kunci utama agar koperasi dapat tumbuh menjadi institusi ekonomi yang akuntabel dan mendapatkan kepercayaan penuh dari para anggotanya.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam tata kelola koperasi pesantren secara nasional. Berdasarkan data yang ada, dari 2,3 ribu Kopontren aktif, baru 636 koperasi yang rutin melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Meski jumlah pelapor masih terbatas, potensi ekonomi yang dikelola oleh 636 koperasi tersebut cukup signifikan, yakni mencapai aset sekitar Rp2,48 triliun dengan total keanggotaan mencapai 238,15 ribu orang.
Pemetaan Potensi di Jawa Timur
Sebagai provinsi dengan jumlah pesantren yang besar, Jawa Timur menjadi fokus utama dalam agenda pemetaan ini. Data inventarisasi program KP Koperasi tahun 2021-2024 menunjukkan terdapat 602 entri berbasis Nomor Statistik Pesantren (NSP) secara nasional, di mana 36,5 persen atau 220 entri di antaranya berada di Jawa Timur.
Penyebaran entri tersebut mencakup 32 kabupaten/kota, dengan rincian:
Pemerintah menyadari bahwa angka tersebut belum mencakup keseluruhan koperasi pesantren yang berbadan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah pemutakhiran data yang komprehensif, verifikasi legalitas, serta identifikasi kapasitas usaha agar pembinaan yang diberikan nantinya lebih tepat sasaran.
Edukasi Literasi Keuangan dan Perlindungan Simpanan
Selain fokus pada manajemen internal, pemerintah juga memberikan edukasi mengenai perlindungan dana anggota. Abdul Haris mengingatkan pengurus koperasi mengenai perbedaan mendasar antara simpanan di bank dan koperasi.
Melalui kolaborasi dengan LPS, pengurus Kopontren dibekali pemahaman mendalam mengenai pemanfaatan layanan keuangan digital yang aman serta kewaspadaan terhadap investasi ilegal atau pinjaman tidak berizin yang berpotensi merugikan aset pesantren.
Membangun Ekosistem Ekonomi Berkelanjutan
Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan lingkungan pesantren diharapkan tidak hanya berhenti pada peningkatan literasi keuangan semata. Tujuan jangka panjang dari program ini adalah terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri di dalam pesantren.
Perbaikan tata kelola koperasi diharapkan mampu mendorong pengembangan unit usaha yang lebih luas, akses pasar yang lebih terbuka, serta terciptanya peluang ekonomi bagi santri, alumni, dan masyarakat di sekitar perdesaan. Dengan pengelolaan yang aman dan profesional, Kopontren diproyeksikan dapat menjadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Indonesia.
