KabarDermayu.com – Polemik terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu diskursus di ranah publik setelah adanya arahan untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, memberikan respons tajam terhadap langkah yang diambil oleh pihak Wakil Presiden tersebut. Menurut Deddy, upaya pembuktian ijazah melalui PTUN dinilai sebagai langkah yang tidak memiliki landasan logika hukum yang kuat.
Dalam pernyataannya pada Selasa (10/11/2026), Deddy mempertanyakan urgensi serta objek gugatan yang akan diajukan. Ia menekankan bahwa dalam sistem peradilan di Indonesia, PTUN memiliki fungsi spesifik yang berbeda dengan ranah peradilan lainnya.
Lebih lanjut, Deddy menjelaskan batasan kewenangan PTUN yang menurutnya tidak dapat mencampuri putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA). Ia menegaskan bahwa PTUN dirancang untuk menguji keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara atau birokrasi, bukan untuk menganulir putusan dari kamar peradilan yang berbeda.
Selain menyoroti aspek teknis hukum, Deddy juga mengingatkan kembali mengenai sejarah persidangan terkait surat keterangan (suket) pendidikan yang sebelumnya pernah bergulir di pengadilan. Ia menyebutkan bahwa pada masa lalu, perwakilan dari Kementerian Pendidikan tidak menghadiri persidangan, yang akhirnya berujung pada pencabutan gugatan oleh pihak penggugat.
Menurut pandangannya, kesempatan untuk melakukan klarifikasi sebenarnya telah terbuka lebar pada waktu tersebut. Namun, kesempatan itu dinilai tidak dimanfaatkan secara maksimal, baik oleh pihak kementerian terkait maupun oleh pihak yang bersangkutan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan khusus terkait isu ijazah yang tengah menjadi sorotan publik.
Gibran mengungkapkan bahwa Presiden menyarankan agar dirinya tetap menempuh jalur hukum melalui PTUN. Langkah ini diarahkan sebagai upaya untuk menuntaskan keraguan publik dengan menghadirkan dokumen pendidikan secara komprehensif.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” jelas Gibran pasca-pertemuan.
Sebagai informasi tambahan, PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa ini biasanya muncul akibat dikeluarkannya keputusan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang dianggap merugikan seseorang atau badan hukum perdata.
Dengan adanya perbedaan pandangan ini, publik kini menunggu bagaimana langkah hukum selanjutnya akan ditempuh oleh pihak terkait. Fokus utama saat ini terletak pada bagaimana pembuktian dokumen pendidikan tersebut diproses sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
