KabarDermayu.com – Gelaran akbar UFC Freedom 250 yang diprediksi menjadi salah satu momen bersejarah dalam dunia Mixed Martial Arts (MMA) kini menghadapi ancaman serius jelang pelaksanaannya.
Ajang spektakuler yang dijadwalkan berlangsung di halaman selatan Gedung Putih, Washington DC, pada 14 Juni 2026, terancam batal akibat munculnya gugatan hukum terkait penyelenggaraannya.
UFC Freedom 250 awalnya direncanakan sebagai bagian dari perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Namun, tanggal pelaksanaan yang bertepatan dengan ulang tahun ke-80 Presiden Donald Trump menambah kompleksitas dan sorotan publik terhadap acara ini.
Secara teori, UFC Freedom 250 menyajikan rangkaian pertarungan kelas elite. Juara kelas ringan, Ilia Topuria, dijadwalkan bertarung melawan juara interim, Justin Gaethje, dalam partai utama.
Selain itu, mantan juara kelas menengah, Alex Pereira, akan berhadapan dengan Ciryl Gane untuk memperebutkan gelar interim kelas berat. Pertarungan antara Sean O’Malley dan Aiemann Zahabi juga menjadi duel yang sangat dinantikan para penggemar.
Namun, kemeriahan yang dijanjikan oleh kartu pertandingan ini kini terancam terganggu oleh isu hukum.
Menurut laporan dari media TMZ, dua warga negara Virginia telah mengajukan gugatan terhadap National Park Service dan Department of the Interior Amerika Serikat. Mereka berargumen bahwa UFC Freedom 250 lebih menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Presiden Trump, alih-alih menjadi perayaan nasional yang sesungguhnya.
Dalam dokumen gugatan yang diajukan, terungkap bahwa tiket VIP eksklusif untuk acara tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi, bahkan dilaporkan mencapai lebih dari US$1 juta atau sekitar Rp16 miliar.
Para penggugat juga menyoroti potensi keuntungan komersial yang dapat diraih oleh beberapa perusahaan yang terlibat dalam penyelenggaraan acara, termasuk platform streaming yang akan menayangkan pertandingan.
Kontroversi semakin memanas dengan adanya laporan yang mengindikasikan bahwa Donald Trump memiliki saham di TKO Group Holdings, perusahaan induk UFC. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi keuntungan finansial bagi presiden dari penyelenggaraan event tersebut.
Gugatan tersebut juga mempertanyakan pembangunan arena raksasa yang diberi nama “The Claw” di area Gedung Putih.
Arena pertarungan yang memiliki tinggi sekitar 28 meter dan berat mencapai 600 ton ini disebut dibangun tanpa persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Para penggugat meminta agar pengadilan membatalkan izin penyelenggaraan acara sekaligus menghentikan proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian apakah gugatan tersebut akan berhasil menggagalkan UFC Freedom 250. Namun, beberapa laporan menyebutkan bahwa nasib acara ini kini sangat bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh hakim federal dalam beberapa hari mendatang.
Apabila acara tetap berjalan sesuai dengan rencana awal, diperkirakan sekitar 4.300 penonton VIP akan menyaksikan langsung pertandingan dari halaman Gedung Putih. Sementara itu, puluhan ribu penonton lainnya diharapkan akan memadati area sekitar untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut.
Di tengah memanasnya kontroversi, para penggemar UFC tentu berharap bahwa duel-duel akbar yang telah dijadwalkan, seperti Ilia Topuria melawan Justin Gaethje, Alex Pereira menghadapi Ciryl Gane, serta Sean O’Malley berhadapan dengan Aiemann Zahabi, tetap dapat tersaji di atas oktagon.
