KabarDermayu.com – Pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dipandang sebagai langkah strategis bagi Indonesia untuk melakukan lompatan besar dalam transformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih modern, adaptif, serta berdaya saing tinggi di tengah kompleksitas pasar global.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. Menurutnya, Indonesia memang sudah saatnya memiliki pusat keuangan berskala internasional yang mampu mengintegrasikan layanan keuangan domestik dengan standar global.
“Saya menilai inisiatif pembentukan pusat keuangan internasional merupakan langkah yang baik, namun harus dirancang secara jauh lebih cermat agar manfaat ekonominya benar-benar maksimal,” ujar Didik saat memberikan tanggapan di Jakarta, Kamis.
Potensi Ekonomi dan Fondasi Perdagangan
Didik menjelaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang cukup solid untuk mendukung keberadaan PFII. Saat ini, nilai perdagangan Indonesia berada di kisaran 500 miliar dolar AS, dengan proyeksi pertumbuhan yang mencapai 600 hingga 700 miliar dolar AS dalam waktu dekat.
Besarnya volume perdagangan tersebut secara otomatis menciptakan kebutuhan akan jasa keuangan yang bernilai tinggi, seperti:
- Layanan pembiayaan dan perbankan investasi.
- Asuransi berskala internasional.
- Layanan logistik finansial.
- Manajemen risiko dan instrumen keuangan lainnya.
Selama ini, sebagian besar manfaat ekonomi dari sektor-sektor tersebut masih dinikmati oleh lembaga keuangan di luar negeri. Hadirnya PFII diharapkan dapat menarik aktivitas keuangan ini untuk dikelola di dalam negeri, sehingga potensi devisa tetap terjaga di Indonesia.
Tantangan Tata Kelola dan Kepercayaan
Meskipun optimis, Didik mengingatkan bahwa keberhasilan UU PFII sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Ia menekankan perlunya transparansi dan tata kelola yang ketat agar pusat keuangan ini tidak disalahgunakan sebagai tempat penampungan dana ilegal atau praktik pencucian uang.
Pusat keuangan internasional harus dikelola secara baik dan tidak boleh menjadi tempat penampungan dana hasil kegiatan ilegal. Tata kelolanya harus benar-benar dijaga.
Menurut pengamatan Didik, terdapat empat pilar utama yang menjadi penentu keberhasilan PFII dalam jangka panjang:
- Kepercayaan (Trust): Kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara konsisten.
- Kepastian Hukum: Regulasi yang melindungi investor dan pelaku pasar.
- Insentif yang Berkeadilan: Kebijakan fiskal atau non-fiskal yang mampu menarik minat pelaku usaha tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
- Profesionalisme: Pengelolaan oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi.
Partisipasi Publik dalam Regulasi
Selain menyoroti aspek teknis, Didik juga menyoroti pentingnya proses penyusunan aturan turunan dari UU PFII. Ia mendorong pemerintah untuk lebih membuka ruang bagi konsultasi publik dan melibatkan para ahli di bidang ekonomi serta hukum keuangan.
Pelibatan pakar ini dinilai krusial agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan yang kokoh dan mampu mengantisipasi dinamika ekonomi global yang berubah dengan cepat. Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, diharapkan PFII dapat menjadi instrumen yang benar-benar memperkuat daya saing sistem keuangan Indonesia di kancah internasional.
Pada akhirnya, efektivitas UU PFII akan diuji dari bagaimana kebijakan ini mampu mendorong dana milik pelaku usaha nasional untuk berputar lebih banyak di dalam negeri. Jika prasyarat tata kelola dan profesionalisme terpenuhi, PFII berpotensi menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.
