KabarDermayu.com – Transisi Indonesia menuju era kendaraan listrik (EV) kini mendapatkan momentum baru melalui rencana pemerintah untuk memprioritaskan Insentif bagi produsen mobil nasional. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk tidak hanya mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan, tetapi juga memperkuat kemandirian industri otomotif dalam negeri.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyambut baik wacana tersebut. Menurutnya, fokus insentif pada kendaraan nasional akan menjadi katalisator penting dalam menumbuhkan ekosistem otomotif berkelanjutan yang berakar pada kemampuan sumber daya manusia lokal.
“Pengembangan industri EV nasional bukan sekadar tentang produk akhir, melainkan tentang membangun rantai pasok yang kuat, terutama di sektor baterai,” ujar Esther saat menanggapi arah kebijakan tersebut pada Minggu, 2 Agustus 2026.
Esther menyoroti bahwa potensi pengembangan teknologi kendaraan listrik di Indonesia sebenarnya sudah mulai menunjukkan titik terang. Ia merujuk pada keberhasilan sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Diponegoro (Undip), yang telah mampu merancang dan memproduksi mobil listrik, meskipun saat ini masih terbatas untuk kebutuhan internal kampus.
Menurutnya, keberhasilan riset di tingkat universitas ini harus segera dikonversi menjadi produksi massal. Pemerintah berperan krusial dalam menjembatani inovasi akademik ke skala industri dengan memberikan dukungan kebijakan yang tepat sasaran.
Menakar Efektivitas Insentif
Dalam pandangan Indef, insentif investasi yang menyasar rantai pasok baterai akan menjadi kunci utama. Tanpa penguasaan di sektor baterai, Indonesia akan terus bergantung pada komponen impor, yang pada akhirnya akan menghambat daya saing harga kendaraan listrik nasional.
Selain sisi produksi, Esther menekankan dua pilar pendukung lainnya:
- Infrastruktur Pengisian Daya: Pembangunan stasiun pengisian daya yang merata merupakan syarat mutlak agar masyarakat merasa percaya diri beralih ke kendaraan listrik.
- Keterjangkauan Harga: Pemerintah perlu mendorong produksi EV dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi agar harga jual dapat ditekan ke kisaran Rp150–200 jutaan, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat luas.
Pentingnya insentif ini berkaca pada pengalaman sebelumnya. Kebijakan seperti PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terbukti sangat ampuh. Pada periode insentif sebelumnya, permintaan pasar terhadap kendaraan listrik tercatat melonjak hingga 152 persen.
Prioritas Mobil Nasional
Senada dengan pandangan para pakar, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan merek nasional. Dalam pernyataannya pada 30 Juli 2026, Agus menyatakan bahwa dukungan ini adalah bagian dari upaya negara untuk memproteksi dan membesarkan industri otomotif di dalam negeri.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum merinci secara teknis apa yang dimaksud dengan “mobil merek nasional”. Apakah kriteria ini akan terbatas pada kepemilikan perusahaan Indonesia, atau juga mencakup kendaraan asing yang memiliki komitmen tinggi untuk memproduksi unitnya di Indonesia dengan standar TKDN yang ketat, masih menjadi tanda tanya besar bagi para pelaku industri.
Publik kini menantikan regulasi turunan yang lebih detail mengenai skema insentif ini. Kejelasan mengenai siapa yang berhak menerima bantuan dan kapan kebijakan ini mulai efektif akan sangat menentukan peta persaingan pasar otomotif nasional di masa depan.
“Dengan dukungan ekosistem yang lengkap dan kebijakan yang memihak pada produksi dalam negeri, adopsi kendaraan listrik di Indonesia diprediksi akan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan jika hanya mengandalkan pasar impor,” tutup Esther.
