KabarDermayu.com – Kementerian Kehutanan mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp6,23 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Usulan ini bertujuan untuk memprioritaskan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempersiapkan diri menghadapi siklus El Nino yang diperkirakan terjadi setiap empat tahun.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyatakan bahwa pengajuan anggaran tambahan ini disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan kehutanan dan telah mempertimbangkan masukan dari legislatif.
Beliau menjelaskan bahwa anggaran tambahan ini akan difokuskan pada beberapa hal utama. Salah satunya adalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
Dana tersebut akan digunakan untuk peremajaan sarana dan prasarana, dukungan patroli bersama Masyarakat Peduli Api, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Langkah ini diambil sebagai antisipasi prediksi siklus El Nino yang diperkirakan kembali terjadi pada tahun 2027.
Prioritas besar lainnya adalah penguatan kelembagaan di tingkat daerah. Hal ini mencakup operasionalisasi 35 satuan kerja pusat pengembangan ekosistem hutan.
Selain itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk pembiayaan rekrutmen dan gaji bagi 21.000 personel tambahan Polisi Kehutanan (Polhut).
Terkait pengadaan ribuan formasi Polhut tersebut, Kementerian Kehutanan saat ini masih dalam tahap finalisasi pembahasan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Di samping itu, untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, kementerian berkomitmen untuk meningkatkan alokasi belanja yang berorientasi pada masyarakat.
Ini akan diwujudkan melalui penyaluran bantuan alat ekonomi produktif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Selanjutnya, tata kelola kawasan hutan akan diperkuat melalui pengadaan alat pemantau udara berteknologi tinggi dan pesawat ringan.
Pengadaan alat-alat ini bertujuan untuk memperketat pemantauan aktivitas serta melakukan pengawasan tutupan lahan secara berkala.
Kementerian Kehutanan juga mengajukan dana tambahan untuk pengelolaan Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Tesson Nilo.
Perbaikan sarana wisata alam juga menjadi bagian dari pengajuan anggaran ini. Serta, percepatan penetapan hutan adat yang ditargetkan mencapai 1,4 juta hektare hingga tahun 2029.
