KabarDermayu.com – Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan komitmen yang kuat dalam membuka ruang dialog dan menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Pendekatan ini mencakup evaluasi kebijakan yang sedang berjalan.
Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, mengapresiasi kesediaan pemerintah untuk berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Sikap ini dianggap sebagai indikator keterbukaan pemerintah.
“Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran. Hal itu menunjukan pemerintahan Pak Prabowo demokratis dan tidak anti kritik,” kata Alwan, Kamis, 25 Juni 2026.
Lebih lanjut, Alwan menjelaskan bahwa keterbukaan pemerintah juga terlihat dalam respons terhadap dinamika ekonomi terkini. Pemerintah dinilai lebih memilih mendengarkan masukan dari para ahli ekonomi dan masyarakat sebelum mengambil keputusan kebijakan.
“Perlu dipahami bahwa pelemahan Rupiah dan IHSG turun karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, perang, kenaikan suku bunga dunia, ketidakpastian politik, atau perlambatan ekonomi domestik. Karena itu, respons pemerintah disesuaikan dengan penyebab utama penurunan tersebut,” jelasnya.
Selain di sektor ekonomi, Alwan juga menyoroti komitmen pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan berbagai masukan yang muncul selama implementasi program MBG. Adanya kekurangan dalam pelaksanaannya langsung ditangani oleh pemerintah.
“Sedangkan MBG merupakan bentuk komitmen Pak Prabowo dalam menepati janji politik kampanyenya, bahwa ada kekurangan dalam implementasi MBG, pemerintah langsung melalukan mitigasi dan ruang perbaikan ke depan,” ungkap Alwan.
Alwan berharap agar ruang dialog yang telah dibuka oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara konstruktif. Ia meyakini bahwa melalui komunikasi yang baik dan perbaikan kebijakan, berbagai persoalan yang ada dapat terselesaikan.
“Maka jika pemerintah sudah berkomitmen memperbaiki dan mebuka ruang dialog semestinya eskalasi maasa aksi harus berkurang dan dihentikan,” pungkasnya.
