KabarDermayu.com – Kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram kembali menjadi momok yang meresahkan masyarakat Kabupaten Indramayu, khususnya di wilayah Desa Gabuswetan, Kecamatan Gabuswetan. Situasi ini telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kesulitan serius bagi warga rumah tangga serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan bahan bakar vital tersebut.
Keresahan warga terlihat jelas di berbagai titik penjualan gas, mulai dari pangkalan resmi hingga pengecer tradisional. Antrean panjang warga yang berupaya mendapatkan tabung LPG 3 kg menjadi pemandangan yang lazim ditemui setiap hari. Banyak di antara mereka harus pulang dengan tangan hampa karena stok yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan.
Salah seorang warga, Ibu Siti (45), yang berprofesi sebagai pedagang gorengan, mengungkapkan kepanikannya. “Sudah tiga hari saya keliling mencari LPG 3 kg, tapi di mana-mana kosong. Kalau begini terus, usaha saya bisa gulung tikar,” keluhnya dengan nada cemas. Ia menambahkan bahwa harga LPG non-subsidi terlalu mahal baginya untuk digunakan dalam operasional usahanya sehari-hari.
Kondisi serupa juga dirasakan oleh para pemilik UMKM lainnya, mulai dari warung makan, laundry kiloan, hingga pengrajin kue. Mereka mengeluhkan dampak langsung kelangkaan LPG terhadap biaya produksi yang meningkat drastis akibat terpaksa membeli LPG non-subsidi yang harganya jauh lebih tinggi. Kenaikan biaya operasional ini tentu saja berimbas pada harga jual produk mereka, yang dikhawatirkan akan memberatkan konsumen.
Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) memang telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg sebesar Rp 15.500 per tabung di tingkat konsumen. Namun, di tengah kelangkaan yang terjadi, harga di tingkat pengecer justru bervariasi dan seringkali jauh melampaui HET, bahkan ada yang menjual hingga Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per tabung.
Kelangkaan ini bukan hanya menimbulkan kesulitan ekonomi, tetapi juga memicu kekhawatiran akan potensi penimbunan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa agen dilaporkan tidak mendapatkan pasokan yang memadai dari Pertamina, sehingga berdampak pada distribusinya ke tingkat pangkalan dan pengecer.
Menanggapi keluhan masyarakat, pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui dinas terkait telah berupaya melakukan pemantauan dan sidak ke sejumlah agen dan pangkalan LPG. Namun, hingga kini, solusi konkret yang mampu mengatasi kelangkaan secara berkelanjutan belum sepenuhnya terlihat.
Kepala Desa Gabuswetan, Bapak Ahmad (50), menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali melaporkan kondisi ini kepada pihak berwenang. “Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten. Kami berharap ada solusi cepat dari Pertamina atau pemerintah daerah agar pasokan LPG 3 kg ini kembali normal,” tuturnya.
Pihak Pertamina melalui Unit Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristianto, sebelumnya pernah menjelaskan bahwa kelangkaan LPG bersubsidi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah peningkatan konsumsi yang tidak terduga, adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran ke sektor industri, atau bahkan penimbunan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia juga menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pasokan LPG bersubsidi bagi masyarakat miskin dan UMKM. “Kami terus berupaya melakukan pengawasan dan penambahan stok jika memang diperlukan. Masyarakat juga kami imbau untuk melaporkan jika menemukan praktik penyimpangan dalam penyaluran LPG bersubsidi,” ujar Eko.
Namun, bagi warga Indramayu, imbauan tersebut terasa belum cukup untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Mereka membutuhkan pasokan yang stabil dan harga yang terjangkau agar roda perekonomian rumah tangga dan UMKM dapat terus berputar tanpa hambatan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat terus menekan Pertamina untuk meningkatkan kuota pasokan LPG 3 kg di Indramayu, terutama di daerah-daerah yang paling terdampak. Selain itu, penegakan hukum terhadap oknum penimbun atau penjual LPG dengan harga selangit juga perlu ditingkatkan agar efek jera tercipta.
Kelangkaan LPG 3 kg di Indramayu ini menjadi cerminan dari berbagai persoalan distribusi dan pengawasan subsidi energi di Indonesia. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, dan masyarakat untuk memastikan bahwa subsidi energi tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.
Para pelaku UMKM berharap agar situasi ini segera teratasi. “Kalau bisa, setiap hari ada pasokan, jangan sampai kosong begini. Kami butuh kepastian untuk menjalankan usaha kami,” pungkas Ibu Siti, mewakili suara banyak warga yang terdampak.
