KabarDermayu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atas dukungan yang diberikan dalam upaya penguatan pengelolaan wilayah perbatasan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendagri seusai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI. Agenda utama rapat adalah pembahasan hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Negara.
Menurut Mendagri, dukungan dari Komisi II DPR RI sangat krusial mengingat kompleksitas permasalahan yang seringkali dihadapi di kawasan perbatasan.
“Nah dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya Panja, Panitia Kerja,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026.
Tito menjelaskan bahwa Tim Panja Komisi II DPR RI telah melakukan peninjauan di berbagai titik wilayah perbatasan Indonesia. Dari kunjungan tersebut, tim menemukan berbagai tantangan yang masih memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan kembali pentingnya peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga yang mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan.
Peran BNPP mencakup penyelesaian sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Ia berpendapat bahwa pembangunan yang merata di daerah perbatasan akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme.
“Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain,” tegas Tito.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki garis perbatasan yang sangat luas dan kompleks, baik di darat maupun di laut. Perbatasan darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara itu, perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara.
Mengingat peran strategis tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI mengusulkan agar BNPP diberikan kewenangan yang lebih imperatif. Ia mengakui bahwa fungsi koordinasi yang dijalankan BNPP seringkali menghadapi hambatan karena masing-masing kementerian/lembaga memiliki fokus dan kewenangan yang berbeda.
“Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah,” jelas Tito.
Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Mendagri menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara kementerian/lembaga dan seluruh pihak terkait merupakan kunci utama dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan.
Oleh karena itu, Tito menyambut baik rencana Komisi II DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan melibatkan berbagai komisi di DPR RI. Pembentukan Pansus ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran kementerian/lembaga dalam memperkuat kawasan perbatasan.
“Pansus khusus daerah perbatasan karena melibatkan K/L, kementerian/lembaga yang ada di komisi-komisi lain … Sehingga otomatis menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, masalah-masalah jalan, logistik, perbatasan, sengketa misalnya ya antardaerah, pembangunan pasar, pembangunan macam-macam lah, sekolah, pendidikan ya, itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok rame-rame oleh semua kementerian/lembaga ketika pansus yang mengumpulkan,” papar Tito.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman beserta jajaran, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
