KabarDermayu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan mengenai isu perombakan kabinet yang beredar. Isu reshuffle Kabinet Merah Putih ini memang santer terdengar akan dilaksanakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini, Senin, 27 April 2026.
Saat dimintai keterangan usai menghadiri rapat dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Bahlil hanya menjawab singkat. “Ya nanti kita lihat saja ya,” ujarnya.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah ada pembahasan mengenai reshuffle kabinet dalam rapat tersebut, Bahlil tidak memberikan jawaban yang pasti. Ia menjelaskan bahwa ada hal-hal yang memang perlu disampaikan kepada media, namun ada pula yang tidak.
“Ada semuanya harus disampaikan, ada semuanya yang tidak perlu disampaikan ya,” tuturnya dengan nada diplomatis.
Sebelumnya, berbagai laporan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melakukan perombakan sejumlah posisi menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Senin, 27 April 2026. Rencananya, pelantikan pejabat baru akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada hari ini.
Pejabat yang rencananya akan dilantik meliputi kepala badan, menteri, hingga menteri koordinator (menko). Hal ini menimbulkan spekulasi dan perbincangan hangat di kalangan publik dan pengamat politik.
Sejumlah nama tokoh disebut-sebut berpotensi mengisi jabatan-jabatan penting tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M. Qodari dikabarkan akan bergeser posisi. Ia disebut-sebut akan menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, sekaligus merangkap sebagai juru bicara presiden.
Posisi Qodari di KSP rencananya akan diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini saat ini diketahui menjabat sebagai penasihat khusus presiden yang membidangi pertahanan nasional.
Selain itu, mantan Kepala Presidential Communication Office, Hasan Nasbi, juga dikabarkan akan dilantik oleh Presiden Prabowo. Ia disebut akan mengemban tugas sebagai urusan khusus presiden di bidang komunikasi.
Nama lain yang juga beredar adalah mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding. Ia dikabarkan akan kembali bergabung dalam kabinet dengan menduduki posisi sebagai Kepala Badan Karantina Nasional.
Lebih lanjut, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, juga disebut-sebut berpotensi dilantik. Ia dikabarkan bakal didapuk sebagai menteri lingkungan hidup, menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq.
Sementara itu, Hanif Faisol Nurofiq sendiri dikabarkan akan mengisi posisi baru sebagai wakil menteri koordinator (wamenko) bidang pangan.
Terkait dengan isu reshuffle ini, M. Qodari secara terpisah memberikan penegasan. Ia menyatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dan perkembangan lebih lanjut langsung dari Kepala Negara.
Baca juga di sini: Menteri Pertahanan Mali Jenderal Sadio Camara Meninggal Akibat Serangan Bom Bunuh Diri
“Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangannya dari Bapak Presiden,” tegas Qodari, menggarisbawahi kewenangan mutlak presiden dalam memutuskan susunan kabinetnya.
