KabarDermayu.com – Fenomena maraknya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memicu keprihatinan mendalam di tingkat pemerintah pusat. Sebagai langkah preventif, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas mendorong partai politik untuk memberikan pembekalan atau “sekolah khusus” bagi calon kepala daerah sebelum mereka resmi diusung dalam kontestasi Pilkada.
Tito menyampaikan pandangan ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 30 Juli 2026. Menurutnya, partai politik memiliki peran krusial sebagai gerbang utama dalam mencetak pemimpin daerah yang berintegritas dan kompeten.
“Yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat. Untuk begitu, dia mendorong calon ya sebelum mendorong calon, tolonglah dibuat pelatihan dulu,” ujar Tito di hadapan awak media.
Pentingnya Kompetensi Tata Kelola Pemerintahan
Lebih lanjut, mantan Kapolri ini menekankan bahwa seorang kepala daerah tidak hanya membutuhkan popularitas atau dukungan massa, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa bekal yang cukup, seorang kepala daerah berisiko terjerumus dalam praktik korupsi, baik karena ketidaktahuan maupun manipulasi oleh oknum di lingkungan birokrasi.
Tito menyebutkan bahwa calon kepala daerah perlu dibekali wawasan komprehensif, mulai dari manajemen birokrasi, pengelolaan keuangan daerah, hingga teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan pemahaman yang kuat, kepala daerah diharapkan dapat meminimalisir celah penyimpangan dan tidak mudah disetir oleh staf atau pihak-pihak yang berniat buruk.
Kesiapan Kemendagri dalam Pendampingan
Dalam upaya memperkuat kapasitas calon pemimpin, Tito menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap untuk bekerja sama dengan partai politik. Pihaknya terbuka untuk memberikan bimbingan teknis (bimtek) yang melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk KPK.
“Mungkin bimbingan teknis kami siap untuk diundang, Mendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan supaya nggak dibohongin sama stafnya,” tambahnya.
Usulan Penyegaran Berkala bagi Kepala Daerah
Tidak berhenti pada fase pencalonan, Tito juga mengusulkan agar pembinaan kepala daerah dilakukan secara berkelanjutan setelah mereka menjabat. Ia mencontohkan jenjang karier di institusi TNI dan Polri yang mewajibkan anggotanya untuk menempuh pendidikan atau sekolah setiap kali akan naik pangkat atau menduduki jabatan baru.
Ia mengusulkan adanya program penyegaran (refreshment) bagi kepala daerah setiap enam bulan sekali. Kegiatan ini nantinya bisa diselenggarakan di lembaga pendidikan milik pemerintah seperti IPDN atau BPSDM.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan budaya kepemimpinan yang adaptif dan terus belajar, sehingga kepala daerah tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Gagasan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus-kasus hukum yang menimpa sejumlah kepala daerah, termasuk kasus terbaru yang melibatkan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Dengan adanya kolaborasi antara partai politik sebagai pengusung dan pemerintah pusat sebagai pembina, diharapkan integritas tata kelola pemerintahan di daerah dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus menekan angka tindak pidana korupsi di masa depan.
