KabarDermayu.com – Status Kabupaten Indramayu sebagai lumbung pangan nasional kini tengah menghadapi tantangan serius yang memicu kekhawatiran mendalam di kalangan petani lokal. Memasuki masa tanam kedua tahun 2026, para penggarap sawah di wilayah ini dihadapkan pada ancaman krisis air yang dapat mengganggu stabilitas produksi padi daerah.
Menanggapi situasi krusial tersebut, anggota DPR RI, Ono Surono, secara tegas mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap pemenuhan kebutuhan irigasi pertanian di Indramayu. Langkah ini dianggap sebagai upaya preventif agar sektor pertanian di wilayah pesisir Jawa Barat ini tidak mengalami penurunan produktivitas yang signifikan.
Dilema Petani di Masa Tanam Kedua
Masa tanam kedua sering kali menjadi periode yang menentukan bagi para petani di Indramayu. Berbeda dengan masa tanam pertama yang biasanya didukung oleh curah hujan yang cukup, periode kedua menuntut pengelolaan sumber daya air yang lebih terukur dan sistematis.
Kecemasan yang dirasakan petani saat ini bukan tanpa alasan. Minimnya ketersediaan air irigasi yang mengalir ke lahan-lahan pertanian menjadi kendala utama. Jika pasokan air tidak segera dimaksimalkan oleh pihak terkait, bukan tidak mungkin ancaman gagal panen atau penurunan kualitas gabah akan menghantui ribuan hektar lahan produktif di Indramayu.
Pentingnya Peran BBWS dalam Tata Kelola Air
BBWS selaku otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah sungai dan irigasi memiliki peran vital dalam menjamin kelancaran distribusi air bagi sektor pertanian. Dalam pandangan Ono Surono, sinergi antara kebijakan teknis di lapangan dengan kebutuhan riil petani harus diperkuat.
Ono Surono menekankan bahwa BBWS perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pembagian air yang ada saat ini. Infrastruktur irigasi, termasuk pintu-pintu air dan saluran primer maupun sekunder, harus dipastikan berfungsi secara optimal untuk menjangkau lahan-lahan pertanian yang berada di titik terjauh dari sumber air utama.
Sektor pertanian Indramayu adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, hambatan teknis terkait suplai air harus segera diatasi agar petani tidak merugi dan target produksi pangan tetap tercapai.
Strategi Ketahanan Pangan Indramayu
Kabupaten Indramayu selama ini dikenal sebagai salah satu penyumbang produksi beras terbesar di Indonesia. Predikat sebagai “Lumbung Pangan” ini membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian tetap stabil di tengah perubahan iklim dan tantangan geografis.
Beberapa langkah yang diharapkan dapat segera diimplementasikan oleh pihak terkait meliputi:
- Percepatan normalisasi saluran irigasi yang mengalami pendangkalan atau hambatan fisik.
- Pemberian jadwal gilir air yang transparan dan adil agar seluruh wilayah mendapatkan suplai yang merata.
- Koordinasi intensif antara BBWS dengan kelompok tani untuk memetakan wilayah yang paling terdampak kekurangan air.
- Pemanfaatan teknologi pengelolaan air untuk meminimalisir kebocoran distribusi di sepanjang saluran irigasi.
Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah
Pertanian bukan sekadar mata pencaharian bagi mayoritas warga Indramayu, melainkan juga urat nadi ekonomi daerah. Kegagalan atau penurunan hasil panen akan berdampak secara domino pada kesejahteraan petani hingga stabilitas harga beras di tingkat pasar.
Ono Surono berharap agar desakan ini ditanggapi dengan aksi konkret. Mengingat pentingnya posisi Indramayu bagi kedaulatan pangan nasional, keterlibatan aktif BBWS dalam memastikan ketersediaan air di masa tanam kedua ini menjadi kunci utama keberhasilan panen di tahun 2026.
Hingga saat ini, para petani di Indramayu masih menantikan langkah nyata dari pihak berwenang. Mereka berharap agar kendala irigasi yang terjadi tidak berlarut-larut, sehingga aktivitas bercocok tanam dapat berjalan lancar demi mencapai hasil yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat luas.
