KabarDermayu.com – Upaya menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat akar rumput kini menjadi fokus perhatian serius di Senayan. Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) baru saja menyambangi gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi krusial terkait keberlanjutan kepemimpinan desa bagi mereka yang masa jabatannya akan berakhir mulai tahun 2027 mendatang.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 9 September 2026, di Gedung Nusantara, Jakarta, tersebut menyoroti pentingnya kesinambungan program pembangunan desa. Para kepala desa berharap ada mekanisme yang mampu menjamin transisi jabatan tidak mengganggu ritme pelayanan publik maupun realisasi program-program strategis di wilayah pedesaan.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang menerima langsung audiensi tersebut, memberikan respons positif dan menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji aspirasi tersebut secara mendalam. Menurut Saan, stabilitas pemerintahan desa adalah fondasi penting dalam menjaga ketenangan masyarakat, terutama di tengah dinamika politik nasional saat ini.
“Stabilitas di level bawah, yakni desa, sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Kami memahami bahwa kepemimpinan yang berkelanjutan dapat meminimalisir potensi kendala dalam pelayanan publik,” ujar Saan saat memberikan keterangan usai pertemuan.
Selain aspek stabilitas, pembahasan dalam audiensi tersebut juga menyentuh isu efisiensi anggaran negara. Saan menyoroti bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara rutin memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam konteks efisiensi anggaran desa saat ini, opsi keberlanjutan jabatan dianggap sebagai salah satu jalan tengah yang layak dipertimbangkan.
Ia menambahkan bahwa DPR RI tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri serta kementerian terkait lainnya guna membedah opsi kebijakan yang paling relevan, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Koordinator Nasional Kepala Desa AMJ, Saifuddin, menegaskan bahwa fokus utama dari Tuntutan mereka bukanlah sekadar memperpanjang masa jabatan, melainkan memastikan efektivitas program kerja. Menurutnya, kepala desa yang memiliki waktu kerja lebih panjang dapat lebih maksimal dalam mengawal program-program prioritas nasional.
Beberapa poin penting yang diharapkan dapat terus berjalan optimal melalui keberlanjutan pemerintahan desa antara lain:
- Fokus penyelesaian program pembangunan infrastruktur di desa yang sedang berjalan.
- Pengawalan ketat terhadap program prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi (MBG).
- Penguatan ekonomi lokal melalui inisiatif seperti Koperasi Desa Merah Putih agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga desa.
Menutup pernyataannya, Saifuddin berharap agar aspirasi ini dapat diakomodasi oleh pemerintah dan DPR RI sebagai bentuk perhatian terhadap keberlangsungan pembangunan di desa. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang nantinya diambil harus tetap berpijak pada regulasi yang ada serta demi kepentingan masyarakat luas.
Langkah DPR RI yang berencana mengkaji aspirasi ini menunjukkan bahwa dinamika di tingkat desa kini menjadi salah satu prioritas dalam agenda legislasi. Publik kini menanti seperti apa rumusan kebijakan yang akan dihasilkan oleh DPR bersama pemerintah terkait nasib masa jabatan kepala desa di masa depan.
