KabarDermayu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini masih melakukan evaluasi mendalam terkait rencana perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Proses peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perubahan struktur organisasi berjalan selaras dengan kebutuhan birokrasi terkini.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memberikan keterangan resmi mengenai dinamika tersebut saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 16 September 2026. Menurutnya, pembahasan mengenai kelanjutan perombakan ini tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan dengan mempertimbangkan berbagai aktivitas dan proses pelantikan yang telah berlangsung sebelumnya.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suahasil memberikan penegasan terkait arah kebijakan internal Kemenkeu.
Pentingnya Sinergi Lintas Unit
Suahasil menjelaskan bahwa penunjukan pejabat di lingkungan Kemenkeu merupakan mekanisme yang kompleks. Setiap posisi yang diisi melalui proses seleksi dan penunjukan memerlukan koordinasi yang erat antar unit eselon I agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih solid.
Mekanisme ini sengaja dirancang secara kolektif untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang ditempatkan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini terutama berlaku bagi jabatan-jabatan strategis yang membutuhkan kolaborasi lintas satuan kerja guna memperkuat sinergi di tubuh kementerian.
“Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” tambah Suahasil.
Memastikan Koordinasi yang Optimal
Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa tujuan utama dari penataan struktur ini adalah untuk menjamin efektivitas koordinasi. Dalam birokrasi modern, struktur yang terlalu kaku sering kali menghambat aliran informasi dan kerja sama antarbidang.
Oleh karena itu, Kemenkeu sedang memastikan bahwa setiap perubahan yang akan dilakukan nantinya benar-benar mampu memperkuat sinergi. Harapannya, seluruh satuan kerja di bawah naungan Kemenkeu dapat berjalan beriringan dengan visi yang sama untuk melayani masyarakat.
Status Perombakan Masih Dinamis
Ketika disinggung mengenai apakah perombakan pejabat yang telah direncanakan akan tetap berjalan atau justru dibatalkan, Suahasil belum memberikan pernyataan definitif. Ia menegaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap mengkaji ulang seluruh proses yang telah dilakukan.
Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk teknis pelantikan yang dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung maupun hibrida. Pendekatan ini dilakukan agar hasil akhir dari perombakan nanti menjadi kombinasi yang komprehensif dan tidak menimbulkan masalah administratif di masa depan.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” pungkas Suahasil.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Kemenkeu berupaya untuk tetap berhati-hati dalam melakukan rotasi jabatan, terutama di direktorat-direktorat vital seperti Pajak dan Bea Cukai. Publik kini menanti langkah konkret selanjutnya dari kementerian terkait bagaimana struktur pejabat di masa depan akan dibentuk guna menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik.
