KabarDermayu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis untuk memastikan integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan merekrut dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif guna memperkuat sistem tata kelola serta memitigasi risiko penyimpangan dalam program nasional tersebut.
Dua sosok berpengalaman yang kini bergabung dengan BGN adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Mungki, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, kini mengemban tanggung jawab sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II di Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Sementara itu, Haerudin yang memiliki rekam jejak sebagai Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, dipercaya menempati posisi Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi di Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. Penempatan keduanya diharapkan mampu membawa standar pengawasan yang lebih ketat di tubuh lembaga tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono, dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), menyambut positif keterlibatan mantan pejabat lembaga antirasuah tersebut. Menurutnya, langkah ini adalah perwujudan nyata dari komitmen BGN dalam menjunjung tinggi prinsip antikorupsi sejak tahap perencanaan hingga eksekusi program.
Lebih lanjut, Sudaryono menekankan bahwa BGN menempatkan transparansi sebagai prioritas utama. Pihaknya menyatakan keterbukaan penuh terhadap segala bentuk rekomendasi maupun kajian dari KPK terkait potensi kerawanan korupsi yang mungkin timbul selama pelaksanaan program MBG.
Dalam pandangan BGN, penguatan tata kelola harus berjalan beriringan dengan percepatan distribusi manfaat program. Mengingat cakupan MBG yang sangat luas dan menyasar kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, sistem pengendalian yang efektif dianggap mutlak diperlukan agar program berjalan efisien dan tepat sasaran.
Berikut adalah poin-poin utama upaya penguatan tata kelola di BGN:
Sudaryono menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi fokus utama, bukan sekadar penanganan setelah persoalan muncul. Dengan membangun sistem yang kuat dan budaya kerja yang transparan, BGN optimistis dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi standar baru bagi lembaga negara dalam mengelola program strategis nasional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat tanpa adanya hambatan praktik korupsi di lapangan.
