KabarDermayu.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri kini memasuki babak baru dalam proses penegakan disiplin internal. Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, menyoroti potensi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi para tersangka yang terlibat.
Adapun empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat dugaan penyadapan tersebut menyasar Presiden Prabowo Subianto serta beberapa pihak lainnya.
Susno menjelaskan bahwa proses penegakan kode etik ini memiliki alur tersendiri yang diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dapat dilaksanakan baik sebelum, bersamaan, maupun setelah proses persidangan pidana, tergantung pada efektivitas dan keuntungan bagi penyidikan perkara tersebut.
Dalam pandangan Susno, sidang etik tidak ditujukan untuk menguji substansi tindak pidana yang disangkakan, melainkan untuk menilai integritas anggota Polri. Fokus utamanya adalah melihat apakah para tersangka telah melanggar sumpah jabatan serta kode etik profesi kepolisian yang seharusnya dijunjung tinggi.
Meski Susno meyakini adanya potensi sanksi PTDH, ia menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Komisi Kode Etik Polri. Sanksi yang dijatuhkan nantinya akan disesuaikan dengan bobot pelanggaran yang terbukti dalam persidangan tersebut.
Lebih lanjut, Susno menambahkan bahwa putusan sidang etik tidak bersifat otomatis langsung memberhentikan status anggota Polri. Terdapat mekanisme administrasi yang harus ditempuh, terutama mengingat jabatan tinggi yang disandang para tersangka.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemberhentian anggota Polri dengan pangkat Komisaris Besar hingga jenderal bintang empat merupakan kewenangan Presiden. Jika KKEP memutuskan sanksi pemberhentian, Kapolri akan mengajukan usulan tersebut kepada Presiden dengan menjadikan hasil sidang etik sebagai landasan administrasi utamanya.
Proses ini menegaskan bahwa institusi Polri tengah berupaya menjaga netralitas dan kedisiplinan internal di tengah sorotan hukum yang sedang berjalan. Hingga saat ini, pihak Mabes Polri terus mematangkan persiapan sidang KKEP agar berjalan sesuai dengan koridor hukum dan aturan internal yang berlaku.
