KabarDermayu.com – Kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak baru yang melibatkan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Sebanyak enam orang saksi yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dilaporkan telah mengajukan permohonan perlindungan resmi kepada LPSK. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan para saksi selama proses hukum berlangsung di Bareskrim Polri.
Ketua LPSK, Achmadi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima permohonan tersebut sejak tanggal 6 November 2026. Saat ini, lembaga tersebut tengah melakukan serangkaian proses penelaahan mendalam untuk menentukan apakah para saksi memenuhi kriteria untuk mendapatkan perlindungan negara.
Dalam menjalankan tugasnya, LPSK tidak bekerja sendiri. Achmadi menjelaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan penyidik kepolisian yang menangani kasus ini. Sinergi ini diperlukan guna memahami duduk perkara secara komprehensif sebelum memberikan keputusan perlindungan.
Prosedur penelaahan yang dilakukan oleh LPSK berlandaskan pada regulasi yang berlaku, yakni Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Fokus utama dari penelaahan ini mencakup tingkat urgensi keterangan saksi serta besarnya ancaman yang mungkin dihadapi oleh mereka.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ujar Achmadi dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026).
Selain melakukan asesmen terhadap enam saksi yang sudah melapor, LPSK juga membuka ruang bagi kemungkinan adanya penambahan saksi lain. Hal ini bergantung pada dinamika perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lapangan.
Kasus yang tengah disoroti publik ini bermula dari temuan adanya aksi penyadapan terhadap tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Pihak kepolisian sejauh ini telah menetapkan empat perwira tinggi (Pati) sebagai tersangka dalam kasus ini.
Para tersangka tersebut di antaranya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta tiga perwira lainnya yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Berdasarkan data penyidikan, tindakan ilegal ini diduga dilakukan dalam kurun waktu 2025 hingga 2026 tanpa dasar hukum yang sah.
Tindakan para tersangka semakin diperkuat dengan temuan adanya upaya penghapusan jejak log sistem pada Oktober 2026. Akibat perbuatan tersebut, para tersangka kini menghadapi jeratan hukum yang serius.
Beberapa pasal yang disangkakan kepada para tersangka meliputi:
LPSK berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini secara seksama. Penilaian terhadap aspek kerentanan saksi dan bentuk perlindungan yang paling tepat akan menjadi prioritas utama lembaga agar integritas proses hukum tetap terjaga hingga persidangan.
