KabarDermayu.com – Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, memberikan tanggapan terkait isu mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Denny menekankan pentingnya keterbukaan kepada publik jika memang ada langkah politik yang bersifat krusial bagi negara.
Dalam sebuah konferensi pers yang dilaksanakan pada Selasa malam (10/11), mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini menyoroti bahwa penyampaian niat mundur seharusnya tidak hanya dilakukan di lingkup internal kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, publik berhak mendapatkan kepastian informasi secara langsung dari sosok yang bersangkutan.
Denny merujuk pada peristiwa sejarah tahun 1998 sebagai bentuk perbandingan mengenai bagaimana seorang pemimpin menyampaikan pengunduran diri. Ia menyebut langkah Presiden ke-2 RI, Soeharto, saat itu sebagai contoh konkret pengumuman sikap politik yang dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat luas.
Selain menyoroti mekanisme komunikasi, Denny juga mengkritisi adanya ketidakselarasan antara niat mundur dengan langkah-langkah yang diambil kemudian. Ia mencatat bahwa di sisi lain, terdapat narasi mengenai rencana menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah, yang dinilai justru menegasikan intensi pengunduran diri tersebut.
Lebih lanjut, Denny menegaskan bahwa penantian publik terhadap sikap tegas Wakil Presiden didasarkan pada keberadaan putusan hukum yang telah ada. Ia menyinggung posisi putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan pendidikan yang menurutnya sudah bersifat final.
Terkait upaya hukum lanjutan, Denny memberikan penekanan khusus mengenai status hukum dari putusan-putusan tersebut:
Denny berpendapat bahwa dengan adanya landasan putusan tersebut, langkah yang paling dinantikan oleh masyarakat adalah kepastian sikap dari Gibran Rakabuming Raka. Ia juga mengklarifikasi bahwa pernyataan dari pihak Mensesneg sebelumnya telah menegaskan posisi Presiden Prabowo yang tidak menolak niat tersebut, sehingga menurutnya, kejelasan sikap dari sang Wakil Presiden menjadi poin yang sangat krusial saat ini.
Hingga saat ini, isu mengenai situasi politik ini terus menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk sorotan dari media internasional yang mengikuti dinamika pemerintahan Indonesia. Kejelasan informasi dari pihak terkait diharapkan dapat memberikan kepastian bagi publik di tengah spekulasi yang berkembang.
