KabarDermayu.com – Polemik terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perbedaan narasi di tingkat elit pemerintahan. Spekulasi mencuat setelah adanya klaim mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto agar Gibran menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan dokumen pendidikannya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah adanya instruksi tersebut. Menurut Syahganda, posisi hukum pemerintah saat ini merujuk pada pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa persoalan ijazah tersebut telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan lembaga peradilan tinggi.
Syahganda menegaskan bahwa pandangan hukum yang disampaikan oleh Yusril merupakan representasi dari sikap Presiden Prabowo. Oleh karena itu, ia menilai sangat tidak mungkin jika Presiden justru menyarankan langkah hukum lanjutan yang berlawanan dengan putusan lembaga negara.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat memberikan keterangan kepada media pada Selasa (10/11/2026) usai pertemuan dengan Presiden Prabowo. Dalam keterangannya, Gibran menyebutkan bahwa ia mendapatkan arahan untuk tetap berjuang di PTUN dengan menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Namun, Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan hukum yang berbeda mengenai posisi kasus tersebut. Yusril menekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan tidak mengenal mekanisme peninjauan kembali (PK). Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang dianggap sudah final, mengingat Gibran bukan merupakan pihak yang berperkara dalam kasus tersebut.
Berikut adalah poin-poin utama terkait status hukum ijazah yang dijelaskan oleh pihak pemerintah:
Situasi ini menyoroti kompleksitas sengketa administrasi yang melibatkan pejabat negara. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk memberikan pembuktian dokumen di forum pengadilan, namun di sisi lain, otoritas hukum pemerintah menekankan pada kepatuhan terhadap putusan lembaga peradilan yang sudah bersifat mengikat (inkracht).
Yusril menambahkan bahwa pembuktian keabsahan ijazah di luar mekanisme hukum formal hanya akan menjadi perdebatan personal yang tidak menyelesaikan masalah secara prosedural. Pemerintah saat ini cenderung menempatkan sengketa tersebut sebagai persoalan hukum murni yang penyelesaiannya harus mengikuti koridor yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan putusan hakim.
Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai langkah konkret yang akan diambil oleh pihak Wapres terkait perbedaan narasi ini. Publik kini menanti bagaimana proses di PTUN akan berlanjut, mengingat adanya pandangan dari Menko Hukum yang menyatakan bahwa perkara tersebut berpotensi tidak dapat dilanjutkan karena alasan objek sengketa yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung.
