KabarDermayu.com – Presiden menyampaikan pandangan kritis mengenai dinamika politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Dalam sambutannya pada acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026, ia menekankan pentingnya mengembalikan demokrasi dan ekonomi nasional ke jalur yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

Salah satu poin utama yang disoroti oleh Presiden adalah tingginya biaya politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurut Prabowo, fenomena ini menciptakan tantangan serius di mana jabatan publik berisiko dikuasai oleh pihak-pihak dengan kekuatan finansial besar, alih-alih mereka yang memiliki integritas dan kapasitas.

Tingginya Biaya Politik dan Dampaknya

Presiden mengungkapkan kekhawatirannya terhadap besarnya modal yang harus dikeluarkan oleh calon pemimpin daerah maupun anggota legislatif. Ia menyebutkan bahwa biaya untuk mengikuti kontestasi bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Dalam pemaparannya, Prabowo mencontohkan bahwa di beberapa wilayah, seorang calon bahkan harus menyiapkan anggaran hingga Rp100 miliar untuk berkompetisi. Situasi serupa juga terjadi pada pemilihan anggota DPR, di mana biaya yang dibutuhkan ditaksir mencapai angka Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.

Kondisi ini, menurut Prabowo, memicu pertanyaan mendasar mengenai arah demokrasi kita. Ia menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang partisipasi rakyat yang sehat, bukan sistem yang dapat dibeli atau disandera oleh kelompok bermodal, terutama jika modal tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal.

Ajakan Pembenahan Sistem Politik

Menanggapi tantangan tersebut, Presiden mengajak para pemimpin partai politik untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem secara kolektif. Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan berbagai ketua umum partai politik terkait urgensi perbaikan ini.

Berdasarkan diskusi tersebut, Prabowo melihat adanya kesadaran bersama di antara para elite politik bahwa sistem yang ada saat ini memerlukan koreksi. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam upaya ini, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen politik nasional agar praktik demokrasi kembali berjalan sesuai dengan tujuan bernegara.

Restorasi Ekonomi Berlandaskan Konstitusi

Selain sektor politik, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem ekonomi nasional. Ia menilai bahwa implementasi ekonomi Indonesia selama ini telah mengalami penyimpangan dari prinsip yang diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Presiden menjelaskan beberapa poin penting terkait visi ekonominya:

Prabowo menegaskan bahwa sisa masa mandat kepemimpinannya akan difokuskan untuk mengembalikan orientasi ekonomi ke jalur konstitusional tersebut. Ia berharap langkah ini dapat menciptakan sistem yang lebih adil, di mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini mencerminkan agenda besar pemerintah untuk melakukan transformasi sistemik, baik dalam tata kelola politik agar lebih transparan dan terjangkau, maupun dalam kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat dasar negara.