KabarDermayu.com – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, , mengambil langkah hukum tegas dengan melayangkan somasi terbuka terhadap dua akun Instagram, yakni @dewanperwakilanetizen.id dan @mudabersuara.id. Tindakan ini diambil sebagai respons atas narasi yang disebarkan oleh kedua akun tersebut terkait dugaan pertemuan Dino dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng.

Isu mengenai pertemuan tersebut sempat menjadi sorotan di tengah memanasnya dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura pada Oktober 2026. Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Luhut Marihot Parulian Pangaribuan & Partner, Dino menegaskan bahwa klaim yang menyebutkan dirinya melakukan pertemuan dengan pada 18 Oktober 2026 adalah informasi yang tidak benar.

Dalam surat somasi bernomor 094/DPD/XI/2026/LMPP yang diterbitkan pada 3 November 2026, pihak Dino Patti Djalal menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar fakta. Bahkan, baik pihak Dino maupun Kedutaan Besar Singapura telah memberikan klarifikasi resmi pada 25 Oktober 2026 yang membantah adanya pertemuan tersebut.

Kuasa hukum menilai bahwa penyebaran narasi yang keliru ini telah mencemarkan nama baik klien mereka. Selain itu, tindakan tersebut dianggap berpotensi menimbulkan fitnah di masyarakat jika tidak segera diluruskan. Pihak Dino menekankan bahwa meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, hak tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu yang merugikan pihak lain.

Tindakan hukum ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pihak Dino menuntut agar pengelola akun Instagram terkait melakukan beberapa langkah konkret sebagai bentuk pertanggungjawaban:

Pihak kuasa hukum memberikan batasan waktu selama 3 x 24 jam kepada pemilik akun untuk memenuhi tuntutan tersebut sejak somasi diterbitkan. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan pihak terkait tidak menunjukkan itikad baik atau mengabaikan peringatan ini, Dino Patti Djalal menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut, termasuk melayangkan laporan pidana kepada pihak kepolisian.

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan di ruang digital. Di tengah arus informasi yang cepat, akurasi data, terutama yang menyangkut hubungan antarnegara dan tokoh publik, menjadi krusial untuk menjaga kredibilitas serta menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat penyebaran berita bohong.