KabarDermayu.com – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengambil langkah hukum tegas terhadap dua akun media sosial Instagram, yakni @dewanperwakilanetizen.id dan @mudabersuara.id. Langkah ini diambil menyusul penyebaran informasi yang dianggap tidak benar mengenai adanya pertemuan antara dirinya dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng.
Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Luhut Marihot Parulian Pangaribuan & Partner, Dino Patti Djalal melayangkan somasi terbuka. Somasi tersebut didasarkan pada surat kuasa khusus tertanggal 3 November 2026, sebagai respon atas unggahan yang menyebutkan pertemuan terjadi pada 18 Oktober 2026 di tengah situasi hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura yang disebut sedang memanas.
Dino Patti Djalal secara konsisten membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa pertemuan yang dinarasikan oleh kedua akun itu tidak pernah terjadi. Bahkan, klarifikasi resmi terkait bantahan ini sebenarnya telah disampaikan oleh Dino sendiri pada 25 Oktober 2026, yang kemudian diperkuat oleh pernyataan resmi dari Kedutaan Besar Singapura di hari yang sama.
Meskipun bantahan resmi telah diterbitkan, Dino menilai bahwa narasi keliru tersebut masih terus disebarluaskan. Hal inilah yang mendasari keputusan mantan diplomat senior tersebut untuk menempuh jalur somasi. Ia merasa bahwa tuduhan tanpa dasar tersebut telah merugikan kehormatan serta nama baiknya di ruang publik.
Dalam somasi terbuka tersebut, terdapat beberapa poin tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemilik akun @dewanperwakilanetizen.id dan @mudabersuara.id, di antaranya:
Dino Patti Djalal memberikan batas waktu selama 3×24 jam kepada pengelola akun terkait untuk melaksanakan poin-poin somasi tersebut. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan pihak bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik, Dino menegaskan akan menempuh langkah hukum lebih lanjut melalui tim kuasa hukumnya.
Langkah ini menjadi pengingat bagi para pengguna media sosial akan pentingnya verifikasi data sebelum menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan individu maupun isu sensitif diplomatik. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang disomasi diharapkan segera memberikan respon atas tuntutan hukum yang telah dilayangkan tersebut.







