KabarDermayu.com – Partai Gerindra menanggapi kritik yang dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyatakan bahwa partainya menghargai pandangan Dino Patti Djalal. Menurutnya, kritik dari masyarakat terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Namun, Bahtra tidak sepenuhnya sepakat dengan usulan Dino yang menyebutkan bahwa komunikasi antar kepala negara cukup dilakukan melalui telepon atau Zoom.
“Dalam demokrasi, kritik merupakan hal yang wajar dan penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap pemerintah,” ujar Bahtra kepada tvOnenews, Senin, 1 Juni 2026.
“Diplomasi Presiden tidak bisa digantikan Zoom atau telepon. Kami kurang sependapat jika diplomasi tingkat kepala negara disederhanakan menjadi cukup melalui Zoom atau telepon,” jelasnya.
Baca juga: Indramayu Kabupaten Terbaik: Raih Prestasi Nasional di Indonesia
Bahtra menegaskan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh seorang presiden memiliki dimensi yang tidak dapat digantikan oleh komunikasi jarak jauh.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, hubungan antarnegara dibangun melalui kepercayaan yang lahir dari komunikasi langsung.
Terlebih lagi, berbagai negosiasi strategis dinilai akan lebih efektif apabila dilakukan secara tatap muka antara para pemimpin negara.
“Selama ini, komunikasi dengan kepala negara sahabat, ada juga yang dilakukan secara online,” jelasnya.
Sebelumnya, kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis pada Mei 2026 menjadi sorotan publik karena dinilai berlangsung secara mendadak dan terkesan tidak direncanakan jauh hari.
Perhatian ini muncul karena Prabowo sebelumnya telah dua kali mengunjungi Prancis pada Januari dan April 2026 untuk bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron.
Menanggapi hal tersebut, Dino mengusulkan agar frekuensi perjalanan dinas Presiden ke luar negeri dikurangi guna menekan pengeluaran negara.
“Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” ungkapnya melalui video, Sabtu (30/5/2026).
Ia juga menyarankan agar komunikasi dengan para pemimpin dunia lebih banyak memanfaatkan telepon maupun video call.
Menurut Dino, langkah tersebut dapat menghemat anggaran sekaligus waktu. Ia menilai substansi pertemuan antar kepala negara umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sedangkan sisanya diisi agenda seremonial.
“Jadi dengan satu video call yang bernilai Rp0, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” kata Dino. (rpi)
