KabarDermayu.com – Kementerian UMKM terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui transformasi tata kelola yang terintegrasi.
Upaya ini diperkuat dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan ekosistem UMKM yang lebih baik.
Sebagai langkah nyata, Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, memperkenalkan sebuah platform digital inovatif bernama SAPA UMKM.
Platform ini diluncurkan saat Loto menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis, 16 Juli 2026.
“SAPA UMKM adalah platform layanan UMKM terpadu yang mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu akun dan satu platform,” jelas Loto.
Kehadiran SAPA UMKM diharapkan menjadi alat strategis bagi pemerintah daerah (Pemda).
Melalui platform ini, Pemda dapat lebih mudah memetakan komoditas unggulan daerah dan mengevaluasi program pembinaan UMKM secara akurat berdasarkan data.
“Dengan akses data yang terbuka, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pelaku usaha di wilayahnya secara real-time,” tambahnya.
Konektivitas data antarlembaga akan mempermudah penyusunan program dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
Sistem pendataan yang baik juga akan mencegah pemborosan akibat program yang tumpang tindih atau berulang.
“Ini juga meminimalkan tumpang tindih layanan, sehingga fokus pembinaan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan jauh lebih kuat,” ujar Loto.
Selain transformasi digital, Loto juga memaparkan perkembangan positif penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
KUR merupakan instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
“Berdasarkan data per 5 Juli 2026, realisasi penyaluran KUR menunjukkan tren kualitas yang semakin baik. Dana sebesar Rp152,8 triliun telah tersalurkan, atau sekitar 52,4 persen dari total plafon, kepada 2,4 juta debitur,” ungkapnya.
Meskipun penyerapan pembiayaan KUR berjalan baik, keterlibatan Pemda dalam mengoptimalkannya dinilai belum maksimal.
Loto menjelaskan bahwa Pemda memiliki kemudahan untuk mengusulkan calon penerima potensial melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Namun, hingga 24 Juni 2026, baru 21 dari 38 provinsi yang aktif mengunggah data calon penerima.
Dari 13.057 debitur yang diusulkan oleh daerah, hanya 4.053 debitur yang berhasil melakukan akad KUR, dengan tingkat keberhasilan sekitar 31 persen.
Menyikapi hal ini, Loto mendorong partisipasi yang lebih aktif dari pimpinan daerah.
“Kami sangat berharap adanya peran yang lebih aktif dari seluruh pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan dan pengusulan UMKM yang layak memperoleh pembiayaan,” tegas Loto.
Ia kembali menekankan bahwa upaya mencetak UMKM yang berdaya saing global tidak dapat dilakukan secara sektoral.
Hal tersebut membutuhkan sinergi yang utuh dari berbagai pihak.
“Karena membangun UMKM yang tangguh membutuhkan ekosistem yang kuat dan terintegrasi, serta kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas,” pungkasnya.
