KabarDermayu.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil membuka berbagai peluang usaha bagi pelaku UMKM di berbagai wilayah di Indonesia.
Hingga kini, tercatat sebanyak 57.600 pelaku UMKM telah terlibat sebagai pemasok dalam program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat ini.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan keyakinannya bahwa konsistensi dalam pelaksanaan program MBG akan berkontribusi signifikan dalam membentuk ekosistem usaha yang lebih kuat. Hal ini terutama akan dirasakan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil yang beroperasi di tingkat kecamatan hingga pedesaan.
“Konsistensi pelaksanaan MBG akan membentuk ekosistem usaha yang memberikan manfaat luas bagi UMKM, terutama pelaku usaha di tingkat kecamatan dan pedesaan,” ujar Maman, seperti dikutip pada Kamis, 16 Juli 2026.
Dalam kerangka ekosistem MBG, peran pelaku usaha menengah difokuskan pada pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu, usaha mikro dan kecil berperan penting sebagai pemasok utama berbagai kebutuhan bahan pangan yang akan diolah di dapur MBG.
Selain mendorong partisipasi UMKM dalam program MBG, pemerintah juga terus berupaya memperkuat pemberdayaan pelaku usaha melalui berbagai program. Program-program tersebut meliputi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi produk, hingga pembinaan kewirausahaan yang dilaksanakan melalui ratusan inkubator bisnis.
“Lembaga inkubator akan menjadi perpanjangan tangan Kementerian UMKM dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada UMKM sehingga implementasinya lebih terukur, efektif, dan tepat sasaran,” jelas Maman.
Lebih lanjut, Maman menekankan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diwujudkan dengan memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan berorientasi pada manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Terkait penyerapan anggaran, Maman memaparkan bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp437,21 miliar pada tahun 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp425,65 miliar, atau sekitar 97,36 persen. Angka ini menempatkan Kementerian UMKM pada peringkat ke-16 dari total 45 kementerian, dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi.
Maman menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kementerian tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Faktor terpenting adalah dampak positif program yang dijalankan terhadap masyarakat.
“Keberhasilan penggunaan anggaran pemerintah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapannya, tetapi juga dari dampak program kementerian yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Maman.
Ia merinci bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah telah berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp270 triliun kepada 2,75 juta debitur melalui berbagai lembaga pembiayaan. Selain itu, upaya perluasan fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi, dan pembinaan kewirausahaan melalui ratusan inkubator bisnis juga terus digalakkan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyampaikan apresiasinya atas capaian Kementerian UMKM yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sebelas tahun berturut-turut.
“Selamat kepada Kementerian UMKM. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan tidak mudah. Harapannya, ke depan tidak hanya realisasi anggaran yang terus meningkat, tetapi juga setiap anggaran benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan UMKM,” ungkap Rahayu.
