KabarDermayu.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai keterlibatannya dalam sejumlah proyek pengadaan jasa di lingkungan kementerian.
Isu ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan temuan adanya delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar sepanjang tahun 2024 hingga 2026.
Raffi Ahmad menjelaskan bahwa jauh sebelum polemik ini berkembang, ia telah melakukan langkah preventif dengan berkonsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024. Konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan batasan antara tanggung jawabnya sebagai pejabat publik dan kelangsungan kariernya di dunia hiburan.
Menurut Raffi, berdasarkan hasil konsultasi tersebut, KPK memberikan pandangan bahwa aktivitasnya sebagai pekerja seni yang menerima kerja sama profesional tidak melanggar ketentuan yang berlaku. “Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan,” ujar Raffi dalam video yang diunggah melalui akun media sosial resminya pada Senin (16/11/2026).
Namun, Raffi menyadari bahwa posisi pejabat publik membawa tanggung jawab moral yang lebih luas. Ia mengakui bahwa aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan profesionalnya di masa depan.
Lebih lanjut, ia menyatakan siap untuk menempuh proses pemeriksaan transparan. Raffi menyatakan kesediaannya untuk diperiksa oleh lembaga auditor terkait, termasuk Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini ditujukan untuk meninjau prosedur kerja sama yang dilakukan perusahaannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” tegasnya.
Sebelumnya, ICW menyoroti pengadaan jasa tersebut dengan beberapa poin krusial, yakni:
Latar belakang peristiwa ini bermula dari temuan ICW pada 9 November 2026 yang merinci lima paket pengadaan di Kemendikbudristek pada tahun 2024 dan tiga paket di KKP selama periode 2025-2026. Fokus utama pengawasan ini adalah memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tetap mematuhi prinsip tata kelola yang baik dan transparan.
Raffi Ahmad menegaskan bahwa ia menjadikan situasi ini sebagai pelajaran berharga. Ia berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam memisahkan peran profesionalnya agar tidak terjadi kekeliruan atau persepsi negatif yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap jabatan yang ia emban.
Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan keterangan tambahan mengenai jadwal pemeriksaan resmi. Publik menantikan langkah tindak lanjut dari pihak auditor guna memastikan kesesuaian prosedur pengadaan jasa tersebut dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.








