KabarDermayu.com – Proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana makar yang beririsan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki fase krusial dalam koordinasi antarlembaga negara.
Bareskrim Polri dijadwalkan akan melakukan gelar perkara atau ekspose bersama dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 20 November 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya sinkronisasi penanganan kasus yang menyita perhatian publik tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi agenda koordinasi tersebut kepada awak media pada Kamis (19/11/26). Pertemuan ini menjadi krusial untuk menyelaraskan pandangan hukum antara penyidik kepolisian dan pihak kejaksaan sebelum proses hukum melangkah lebih jauh.
Sebelum melakukan koordinasi dengan Kejagung, Bareskrim Polri telah terlebih dahulu melaksanakan gelar perkara secara internal pada Kamis ini. Proses tersebut melibatkan berbagai unsur pengawas, termasuk Biro Wasidik, Divisi Propam, Itwasum, hingga Kompolnas, serta sejumlah ahli terkait.
“Kami menggelar pembahasan internal sesuai prosedur yang berlaku, melibatkan unsur pengawas dan para ahli untuk menelaah fakta serta bukti baru yang berhasil dikumpulkan selama proses penyidikan,” ujar Susatyo dalam keterangannya.
Susatyo menegaskan bahwa pelibatan berbagai pihak dalam gelar perkara internal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan profesionalisme penyidikan. Pihaknya berkomitmen agar seluruh rangkaian proses hukum tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku, dengan mengacu pada ketentuan KUHP serta KUHAP yang baru.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait perkembangan kasus ini:
Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Selasa (17/11/26) juga telah memberikan penegasan bahwa tim penyidik masih bekerja keras dalam mengumpulkan alat bukti serta memeriksa keterangan saksi-saksi yang relevan. Ia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
Kasus ini sebelumnya juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Yusril sempat mendorong agar aparat penegak hukum melakukan pengusutan secara menyeluruh hingga ke aktor intelektual yang berada di balik dugaan penyadapan terhadap kepala negara tersebut.
Dengan adanya ekspose bersama di Kejaksaan Agung besok, publik diharapkan dapat melihat titik terang mengenai arah penanganan kasus ini. Polri berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.








